Archive for 26 Juni 2008

Resensi Buku Bunga Rampai APU

 

Bibliografi, Indeks, viii + 389 hlm, 16 x 22 cm

Author: Dr. Yunus Husein, SH, LL.M

Penerbit: Books Terrace & Library Bandung, 2007 

Buku yang diterbitkan Books Terrace & Library ini merupakan kumpulan tulisan Dr. Yunus Husein, SH, LL.M  yang sebelumnya berbentuk makalah dan artikel dari mulai tahun 2001 hingga 2007 ini. Makalah-makalah dimaksud telah disampaikan pada berbagai kegiatan seperti seminar, sosialisasi dan pelatihan mengenai rezim anti pencucian uang, sedangkan artikel-artikel yang dimuat dalam buku ini telah pula dipublikasikan oleh beberapa media massa di Indonesia. Pada umumnya isi makalah dan artikel tersebut membahas berbagai aspek penting dari tindak pidana pencucian uang serta fungsi dan peranan PPATK sebagai focal point dalam mengkoordinasikan upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Sehubungan dengan itu, satu hal yang cukup sulit dihindarkan dalam penyusunan buku ini adalah adanya pengulangan pokok-pokok pikiran yang relatif sama dalam beberapa tulisan meskipun topiknya berbeda.

Munculnya keinginan penulis dan penerbit untuk mempublikasikan buku ini ke tengah masyarakat adalah mengingat buku-buku yang membahas praktik pencucian uang (money laundering) di Indonesia sampai saat ini masih sedikit sekali. Maka dengan kehadiran buku ini diharapkan dapat memperkaya khasanah pengetahuan publik tentang kejahatan pencucian uang dan penanganannya.

Di Indonesia rezim anti pencucian uang dibangun dengan melibatkan berbagai komponen, yaitu pihak pelapor (Penyedia Jasa Keuangan), otoritas industri keuangan (Bank Indonesia dan Bapepam-LK), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Komite TPPU, PPATK, penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan) serta pihak lain yang mendukungnya seperti Presiden, DPR, Publik, lembaga internasional dan institusi terkait di dalam negeri seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Departemen Kehutanan dan sebagainya. Kerjasama dan koordinasi yang sedemikian banyaknya yang melibatkan berbagai institusi negara dan pihak terkait lainnya, tidak bisa tidak, harus didukung dengan tindakan konkrit dari setiap elemen yang terlibat dalam rezim anti pencucian uang melalui pelaksanaan fungsi an tugas serta peranan masing-masing. Karena apabila salah satu elemen dari kesatuan rezim anti pencucian uang (sebagai suatu sistem) tersebut tidak dapat menjalankan fungsi dan tugas serta perannya dengan baik, maka hal itu bisa menjadi loophole yang dapat memberikan ruang gerak bagi pelaku pencuci uang untuk melakukan aksi-aksi kejahatan, bahkan mereka dengan leluasa dapat mengembangkan dan memperluas aktivitas kejahatannya.

Sebagian masyarakat kita berpendapat bahwa upaya pemerintah Indonesia untuk dapat membagunan suatu rezim anti pencucian uang yang efektif tidak lain karena adanya tekanan internasional dengan berbagai ancaman yang telah dan akan diterapkan serta dampak yang mungkin timbul dari ancaman tersebut. Namun tentunya hal tersebut tidaklah sepenuhnya benar apabila ditinjau dari sisi kepentingan nasional yang lebih besar terutama dalam konteks sistem penegakan hukum dan pembangunan perekonomian nasional.

Dalam sistem penegakan hukum, rezim anti pencucian uang hadir dengan paradigma baru. Semula orientasi tindak pidana yang pada umumnya adalah mengejar pelaku pidananya, sedangkan rezim anti pencucian uang lebih mengejar pada hasil-hasil tindak pidananya. Untuk efektifitasnya, undang-undang pencucian uang telah dilengkapi dengan ketentuan khusus, antara lain pengecualian dari ketentuan rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya, azas pembuktian terbalik, serta penyitaan dan perampasan aset. Di samping itu, untuk melaksanakan rezim anti pencucian uang yang efektif, koordinasi antara instansi merupakan kunci pokok keberhasilan, diantaranya antara Komite TPPU, PPATK, penyedia jasa keuangan (termasuk bank), regulator (Bank Indonesia, Bapepam, dan Departemen Keuangan), penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan), beberapa instansi yang memiliki fungsi sebagai penyidikan dan lembaga swasta lainnya. Dalam pada itu, kerjasama dalam hal pertukaran informasi intelijen di bidang kejahatan keuangan secara internasional telah pula lakukan oleh PPATK dengan FIU negara lain. Semua kelebihan dan atau kemudahan yang telah dipersiapkan tersebut, diharapkan bisa menjadi modal dalam upaya penegakan hukum yang pada gilirannya dapat menurunkan tingkat kejahatan terutama kejahatan yang menghasilkan harta kekayaan ilegal. (EN)

26 Juni 2008 at 12:59 am Tinggalkan komentar


Kalender

Juni 2008
S S R K J S M
    Jul »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Pos-pos Terakhir

Klik tertinggi

  • Tidak ada

Blog Stats

  • 18,075 hits

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.