Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

=======o0o=======

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Memorie van Teolichting: Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Tim Penyusun: PPATK & Setjen DPR RI

Muhammad Yusuf ~ Edi Muhammad Yunus ~ Fithriadi Muslim ~ Listawati ~ Nuriani Intan ~ Affra Azzahra ~ Sutrisno Wibowo ~ Ferti Srikandini Sumarthi ~ I Gusti Mahardika ~ Yuliani ~ Yuda Sukarno ~ Lidya Suryani ~ Eka Martiana Wulamsah ~ Niken Paramita Purwanto ~ Muhamad Ikhwan Toni ~ Mas Riky Surya A ~ Marno ~ Wanti Dewi Setiawati ~ Mitra A ~ Erna Agustina. 

Penerbit: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Disain & Tata Letak: Perpustakaan PPATK

Cetakan pertama: Juli 2011

ISBN 978-602-9285-00-0

       Buku Satu  978-602-9285-01-7

       Buku Dua   978-602-9285-02-4

       Buku Tiga  978-602-9285-03-1

HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

=======o0o=======

SAMBUTAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Penerbitan Buku Kompilasi Risalah atau Memorie van Toelichting (MvT) Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan rahmat dan karunia Nya telah terbit buku Memorie van Toelichting (MvT) yang merupakan dokumentasi dan informasi mengenai proses pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Dewan Perwakilan Rakyat.

Sebagaimana diketahui bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disampaikan kembali kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan surat Presiden Republik Indonesia Nomor: R.13/Pres/2/2010 pada tanggal 18 Februari 2010. Dalam surat tersebut, Presiden menugaskan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Keuangan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mewakili Presiden dalam Pembahasan RUU tersebut di DPR RI.

Sejak pertama kali dibahas dalam Rapat Kerja Panitia Khusus (Pansus) DPR untuk RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tanggal 5 Mei 2010, Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menyampaikan keterangan Pemerintah mengenai konsepsi pengaturan Rancangan Undang-Undang yang meliputi urgensi dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin di wujudkan, pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur dan jangkauan serta arah pengaturan latar belakang, urgensi, dan tujuan yang diharapkan dalam penyusunan RUU ini. Salah satu tujuan penyusunan RUU dimaksud adalah untuk lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri terhadap penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam kasus-kasus tindak pidana pencucian uang.

Kepercayaan masyarakat tersebut di atas dapat tumbuh dengan adanya informasi yang jelas dan akuntabel mengenai proses pembahasan Rancangan Undang-Undang yang mendasari penegakan hukum dimaksud. Memorie van Toelichting (MvT) adalah risalah atau catatan yang berisi penjelasan yang melatarbelakangi rumusan pasal-pasal dalam suatu peraturan perundang-undangan sebagai sumber interpretasi hukum.

Buku Kompilasi Risalah atau Memorie van Toelichting (MvT) Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat akan dokumentasi dan informasi mengenai proses pembahasan RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di DPR RI.

Buku MvT ini menghimpun seluruh dokumen yang terkait lingkup dengan pembahasan RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di DPR dan risalah perdebatan yang diharapkan dapat menggambarkan suasana, pikiran, dan kesepakatan DPR dan Pemerintah terhadap rumusan pasal-pasal dalam RUU yang akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pada kesempatan ini, sebagai wakil Pemerintah yang ditugaskan oleh Presiden untuk membahas RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, saya menyambut baik dan mengucapkan terima kasih kepada Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan jajarannya yang telah mengambil inisiatif dan mendorong penyusunan buku MvT ini.

Saya menyambut baik diterbitkannya buku Memories van Toelichting (MvT) oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang secara lengkap menggambarkan proses pembahasan RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di DPR. Dengan segala keterbatasan dan kekurangan, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan buku Memorie van Toelichting (MvT) Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ini.

Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku MvT ini. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi kerja keras dalam penyusunan buku MvT ini sehingga dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, Januari 2011

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

PATRIALIS AKBAR, SH, MH.

=======o0o=======

SAMBUTAN

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Penerbitan Buku Kompilasi Risalah atau Memorie van Toelichting (MvT) Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Alhamdulillahi Robbil’alamin, puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas selesainya penyusunan Buku Kompilasi Risalah atau Memorie van Toelichting (MvT) Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Penyusunan buku ini dimaksudkan untuk memperkaya dokumentasi dan sekaligus bahan informasi bagi masyarakat mengenai proses pembahasan RUU tersebut di Dewan Pewakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia.

Buku MvT ini menghimpun seluruh dokumen yang terkait dengan pembahasan RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, mulai dari copy Surat Presiden RI Nomor: R-13/Pres/2/2010 mengenai penyampaian RUU tersebut kepada DPR, Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) hingga copy Surat Ketua DPR Nomor: LG.02.01/7352/DPR RI/X/2010 tanggal 6 Oktober 2010 perihal Persetujuan DPR RI terhadap RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU yang ditujukan kepada Presiden RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Buku MvT ini juga memuat “record” atau risalah perdebatan “apa adanya” yang diharapkan dapat menggambarkan suasana, pikiran, dan kesepakatan DPR dan Pemerintah terhadap rumusan pasal-pasal dalam RUU yang akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang ikut terlibat secara aktif dalam proses pembahasan RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU menganggap penting dan mendorong penyusunan buku MvT ini agar masyarakat dapat mempelajari dari sumber yang otentik dan menilai secara objektif proses pembahasan RUU yang cukup menarik perhatian besar masyarakat. Karena itu dalam buku MvT ini, dimuat pula beberapa “kliping media” berupa artikel dan pemberitaan di media massa nasional mengenai pembahasan RUU tersebut di DPR.

Pencantuman dokumen-dokumen terkait, “record” atau risalah serta kliping media semata-mata dilakukan untuk memberikan gambaran yang utuh dan lengkap mengenai proses pembahasan RUU tersebut sehingga buku MvT ini benar-benar dapat dijadikan sebagai “referensi utama” bagi setiap orang yang akan mendalami dan memahami proses pembahasan RUU tersebut oleh DPR dan Pemerintah.

Penyusunan buku MvT ini hanya dapat terwujud dengan dukungan penuh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPR yang mendapat amanah untuk memimpin pembahasan RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU di DPR.

Penyusunan buku MvT ini akhirnya terealisasi berkat kerjasama yang baik dan penuh ketulusan dari Tenaga Ahli DPR, Staf Sekretariat Pansus RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, serta Staf Sekretariat “Tim Pemerintah” baik yang ada di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun di PPATK.

Untuk itu, pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Ketua Pansus DPR yang telah memberikan dukungan atas penyusunan buku MvT ini. Ucapan terimakasih yang tidak terhingga juga kami sampaikan kepada “Tim Penyusun dari Tenaga Ahli DPR, Staf Sekretariat Pansus RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU serta Staf Sekretariat “Tim Pemerintah” baik yang ada di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun di PPATK yang dengan penuh dedikasi telah bekerja keras untuk menyelesaikan penyusunan buku MvT ini.

Terlepas dari berbagai kelebihannya, tentu saja buku MvT ini masih memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan. Sehubungan dengan itu, masukan dan saran yang konstruktif akan bermanfaat sekali untuk penyempurnaan buku MvT ini.

Sekali lagi kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku MvT ini. Semoga apa yang telah dilakukan bersama ini dapat dinilai sebagai ibadah oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi “Kejayaan Bangsa”, Amiin.

Jakarta,   Desember 2010

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan,

YUNUS HUSEIN

=======o0o=======

SAMBUTAN

KETUA PANSUS RUU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TPPU

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Penerbitan Buku Kompilasi Risalah atau Memorie van Toelichting (MvT) Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Saya menyambut baik penyusunan Buku Kompilasi Risalah atau Memorie van Toelichting (MvT) Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Penyusunan dan penerbitan buku ini akan memperkaya dokumentasi dan sekaligus bahan informasi bagi masyarakat mengenai proses pembahasan RUU tersebut di DPR. Buku MvT ini juga akan menjadi “catatan sejarah” dan dokumentasi bagi para anggota Pansus yang telah mencurahkan waktu dan pikirannya dalam pembentukan UU yang sangat penting dan strategis bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Lebih daripada itu, masyarakat akan dapat menyimak dan mengetahui pembahasan dalam rapat-rapat Pansus RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dari awal hingga akhir. Termasuk di dalamnya berbagai perdebatan, perbedaan pendapat hingga lahirnya kesepakatan atas RUU ini menjadi Undang Undang.

Bahwa RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) dengan surat Presiden RI Nomor: R-13/Pres/2/2010 pada tanggal 18 Februari 2010, telah dibahas oleh sebuah Panitia Khusus (Pansus) DPR yang keanggotaannya berasal dari Komisi III (Bidang Hukum) dan Komisi XI (Bidang Keuangan dan Perbankan) DPR. Hal ini sejalan dengan keputusan Badan Musyawarah (BAMUS) DPR tanggal 25 Februari 2010.

Pansus mulai membahas RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU mulai pada bulan Mei 2010 dan secara intensif melakukan rapat-rapat baik dalam forum Panitia Kerja (Panja), Tim Perumus (Timus), maupun Tim Sinkronisasi Timsin) pada bulan Juni hingga awal September 2010. Para anggota Pansus memiliki tekad dan komitmen yang sangat kuat untuk menyelesaikan pembahasan RUU ini, apalagi dengan adanya perhatian masyarakat yang cukup besar terhadap pembahasan dan penyelesaian RUU ini.

Dalam setiap forum rapat, para anggota Pansus dengan penuh kesungguhan berusaha memahami, menggali, dan menawarkan berbagai alternatif rumusan atas setiap permasalahan yang berkembang dalam pembahasan RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Hemat saya, cukup banyak kontribusi yang diberikan oleh para anggota Pansus dalam merumuskan materi atau pasal-pasal dalam RUU yang akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pada kesempatan yang baik ini, mewakilkan para anggota Pansus DPR untuk pembahasan RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, saya mengucapkan terimakasih kepada Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan jajarannya yang telah mengambil inisiatif dan mendorong penyusunan buku MvT ini.

Secara khusus, saya juga mengucapkan terimakasih dan penghargaan kapada para Tenaga Ahli DPR dan seluruh anggota staf Sekretariat Pansus RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU yang telah bekerja keras dalam mendukung pembahasan RUU ini dan membantu PPATK dalam menghimpun bahan-bahan untuk penyusunan buku MvT ini.

Semoga Allah SWT meridhoi kerja keras dalam penyusunan buku MvT ini sehingga buku ini bermanfaat adanya. Amiin.

Jakarta,   Desember 2010

Ketua Pansus DPR RI

RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,

H. Harry Witjaksono, S.H.

=======o0o=======

Buku Satu

Daftar Isi

Tim Penyusun____iii

Panitia Kerja DPR RI____iv

Sambutan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia____v

Sambutan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan____vii

Sambutan Ketua Pansus RUU Pencegahan dan Pemberantasan TPPU DPR RI____ix

01.  Surat Presiden RI No. R-13/Pres/2/2010 kepada Ketua DPR RI____1

02. Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang____3

03. Penjelasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang____43

04. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang____67

05. Laporan Singkat Badan Musyawarah (BAMUS) DPR RI tanggal 25 Februari 2010____163

06. Risalah Rapat Pemilihan Pimpinan Pasus Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang                        tanggal 25 Februari 2010____172

07. Risalah Raker Pansus Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tanggal 5 Mei 2010____183

08. Keterangan Presiden RI atas Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang                                            tanggal 5 Mei 2010____229

09. Pandangan Awal Fraksi-Fraksi DPR RI atas Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang                                 tanggal 5 Mei 2010____235

10. Risalah RDP Pansus RUU TPPU dengan Komite TPPU dan PPATK tanggal 6 Mei 2010____267

11. Paparan Kepala PPATK tanggal 6 Mei 2010____317

12. Risalah RDP Pansus RUU TPPU dengan KPK & Banl Indonesia tanggal 6 Mei 2010____353

13. MEMO-Penyampaian Laporan Kegiatan RDP Pansus RUU TPPU dengan Bank Indonesia dan KPK tanggal 06 Mei 2010____399

14. Risalah RDP Pansus RUU TPPU dengan Pemerintah tanggal 2 Mei 2010____407

15. Masukan KAPOLRI untuk Pansus RUU TPPU tanggal 12 Mei 2010____463

16.  Masukan BAPPEPAM-LK untuk RUU TPPU tanggal 12 Mei 2010____473

17.  Risalah RDP Pansus RUU TPPU dengan Ditjen Pajak & Bapepam-LK tanggal 12 Mei 2010____481

18.  MEMO-Penyampaian Laporan Kegiatan RDP Pansus RUU TPPU dengan Pemerintah tanggal 12 Mei 2010____519

19.  Risalah RDP Pansus RUU TPPU dengan Perbanas dan BPKP tanggal 18 Mei 2010____539

20.  Masukan Perbanas dan BPKP (Powerpoint) tanggal 18 Mei 2010____581

21.  Notulensi RDPU Pansus RUU TPPU dengan Dirjen Perbanas dan BPKP tanggal 2 Juni 2010____587

22.  Risalah RDPU Pansus RUU TPPU dengan Pakar Prof. Sutan Remy Sjahdeini dan Prof. Marjono Mardisaputro tanggal 19 Mei 2010____591

23.  Masukan Prof. Sutan Remy Sjahdeini tanggal 18 Mei 2010____629

24.  Risalah RDPU Pansus RUU TPPU dengan Prof. Bismar Nasution dan Dr. Yenti Garnasih tanggal 19 Mei 2010____719

25.  Masukan Dr. Yenti Garnasih tanggal 19 Mei 2010____763

26.  MEMO-Penyampaian Laporan Kegiatan RDP Pakar-Akademisi tanggal 19 Mei 2010____769

27.  Risalah RDPU Pansus RUU TPPU dengan Mahkamah Agung RI tanggal 20 Mei 2010____777

28.  MEMO-Penyampaian Laporan Kegiatan RDP RUU TPPU tanggal 20 Mei 2010____809

29.  Kerangka Acuan Kunker Pansus tanggal 24 – 26 Mei 2010____815

30.  Kunker Pansus RUU TPPU ke Propinsi Sumatera Utara tanggal 24 – 26 Mei 2010____821

31.  Laporan Kunker Pansus ke Propinsi Sumatera Utara____835

32. Laporan Kunker Pansus ke Propinsi Jawa Timur____847

33. Kunker Pansus ke Propinsi Bali tanggal 24 – 26 Mei 2010____857

34.  Laporan Kunker Pansus ke Bali____931

35. Laporan Kunker Pansus DPR RI  ke Australia dan Perancis____1001

36.  Risalah RDPU Pansus RUU TPPU dengan Advokat dan Notaris tanggal 2 Juni 2010____1029

37.  Risalah RDPU Pansus RUU TPPU dengan Dirjen Bea-Cukai dan Kadin  tanggal 2 Juni 2010____1063

38. Masukan KADIN Indonesia untuk Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang                                          tanggal 2 Mei 2010____1101

39.  Masukan Menteri Keuangan untuk Pansus RUU TPPU tanggal 15 Juni 2010____1105

40.  Indeks____1009

-oOo-

Buku Dua

Daftar Isi

Tim Penyusun____iii

Panitia Kerja DPR RI____iv

Sambutan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia____v

Sambutan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan____vii

Sambutan Ketua Pansus RUU PP TPPU DPR RI____ix

01.   Risalah Raker Pansus RUU PP TPPU tanggal 17 Juni 2010____1

02.   Risalah Rapat Panja RUU PP TPPU tanggal 28 Juni 2010____17

03.   Laporan Singkat Rapat Panja RUU PP TPPU tanggal 28 Juni 2010____55

04.   Risalah Rapat Panja RUU PP TPPU tanggal 29 Juni 2010 (Siang) ____59

05.   Laporan Singkat Rapat Panja RUU PP TPPU tanggal 29 Juni 2010 (Siang)____107

06.   Risalah Rapat Panja RUU PP TPPU tanggal 29 Juni 2010 (Malam)____113

07.   Laporan Singkat Rapat Panja RUU PP TPPU (Pagi) tanggal 29 Juni 2010____153

08.   Risalah Rapat Panja RUU PP TPPU tanggal 30 Juni 2010 (Pagi)____159

09.   Laporan Singkat Rapat Panja RUU PP TPPU (Pagi) tanggal 30 Juni 2010____203

10.   Risalah Rapat Panja RUU PP TPPU tanggal 30 Juni 2010 (Siang)____207

11.   Risalah Rapat Panja RUU PP TPPU tanggal 30 Juni 2010 (Malam)____253

12.   Laporan Singkat Rapat Panja RUU PP TPPU tanggal 30 Juni 2010____289

13.   RUU PP TPPU Hasil Rapat Panja tanggal 28 Juni s.d. 1 Juli 2010____293

14.   Notulen Rapat Panja RUU PP TPPU tanggal 28 Juni s.d. 1 Juli 2010____335

15.   Risalah Rapat Panja RUU PP TPPU tanggal 15 Juli 2010 (Pagi)____345

16.   Risalah Rapat Panja RUU PP TPPU tanggal 16 Juli 2010 (Pagi)____365

17.   Laporan Singkat Rapat Panja RUU PP TPPU tanggal 16 Juli 2010____425

18.   Risalah Rapat Panja RUU PP TPPU tanggal 17 Juli 2010 (Pagi) ____431

19.   Laporan Singkat Rapat Panja RUU PP TPPU tanggal 17 Juli 2010____481

20.   Risalah Rapat Panja RUU PP TPPU tanggal 18 Juli 2010 (Pagi)____485

21.   Laporan Singkat Rapat Panja RUU PP TPPU tanggal 18 Juli 2010____497

22.   RUU PP TPPU Hasil Rapat Panja tanggal 15 Juli s.d. 18 Juli 2010____501

23.   Notulen Rapat Panja RUU PP TPPU tanggal 15 s.d. 18 Juli 2010____569

24.   Risalah Rapat Panja RUU PP TPPU tanggal 28 Juli 2010 (Pagi & Sore)____579

25.   Laporan Singkat Rapat Panja RUU PP TPPU tanggal 28 Juli 2010____665

26.   Risalah Rapat Panja RUU PP TPPU tanggal 29 Juli 2010 (Siang & Malam)____661

27.   Laporan Singkat Rapat Panja RUU PP TPPU tanggal 29 Juli 2010____713

28.   RUU PP TPPU Hasil Rapat Panja tanggal 28 Juli s.d. 29 Juli 2010____717

29.   Notulen Panja RUU PP TPPU tanggal 28 & 29 Juli 2010____755

30.   Risalah Rapat Timus RUU PP TPPU (I) tanggal 20 Agustus 2010____763

31.   Risalah Rapat Timus RUU PP TPPU (II) tanggal 21 Agustus 2010____811

32.   Risalah Rapat Timus RUU PP TPPU (III) tanggal 22 Agustus 2010____885

33.   RUU PP TPPU Hasil rapat Timus tanggal 20 s.d. 22 Agustus 2010____965

34.   Notulensi Rapat Timus RUU PP TPPU tanggal 20 s.d. 22 Agustus 2010____1003

35.   Notulensi Rapat Timus RUU PP TPPU tanggal 27 Agustus 2010____1013

36.   Notulensi Rapat Timus RUU PP TPPU tanggal 1 s.d. 3 September 2010____1017

37.   RUU PP TPPU Hasil Rapat Timus tanggal 1 s.d. 3 September 2010____1023

38.   Notulensi Rapat Konsinyir tanggal 6 s.d. 8 September 2010____1087

39.   Laporan Singkat Rapat Panja RUU PP TPPU tanggal 29 September 2010____1103

40.   Risalah Raker III Pansus RUU PP TPPU tanggal 29 September 2010____1109

41.   Sambutan Singkat Presiden RI atas RUU PP TPPU tanggal 5 Oktober 2010____1139

42.   Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi DPR RI tanggal 29 September 2010____1143

43.   Laporan Pansus RUU PP TPPU pada Rapat Bamus RUU PP TPPU tanggal 30 September 2010____1175

44.   Notulensi Rapat Timsin tanggal 1 s.d. 3 Oktober 2001____1179

45.   RUU PP TPPU Hasil Rapat Timsin tanggal 1 s.d. 3 Oktober 2010____1185

46.   Risalah Rapat Paripurna DPR RI tanggal 5 Oktober 2010____1237

47.   Pendapat  Akhir Presiden RI atas RUU PP TPPU tanggal 5 Oktober 2010____1273

48.   Laporan Pansus RUU PP TPPU pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal   5 Oktober  2010____1279

49.   Surat Ketua DPR RI No. LG.02.01/7352/DPR RI/X/2010 tanggal 6 Oktober 2010

Perihal Persetujuan DPR RI Terhadap RUU tentang Pencegahan dan Pem- berantasan Tindak Pidana Pencucian Uang____1285

50.   Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tidak Pidana Pencucian Uang____1289

51.   Pemberitaan Media Seputar Pembahasan RUU PP TPPU (Agustus s.d. September 2010)____1351

52.   Galeri Foto____1423

53.   Indeks____1429

-oOo-

Buku Tiga

Daftar Isi

Tim Penyusun____iii

Panitia Kerja DPR RI____iv

Sambutan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia____v

Sambutan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan____vii

Sambutan Ketua Pansus RUU PP TPPU DPR RI____ix

01.   Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Sandingan Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Fraksi Partai Demokrat DPR RI____1

02.   Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Sandingan Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI____74

03.   Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Sandingan Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat DPR RI____145

04.   Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Sandingan Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPR RI____220

05.   Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Sandingan Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Fraksi Partai Golongan Karya DPR RI____310

06.   Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Sandingan Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI____385

07.   Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Sandingan Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI____466

08.   Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Sandingan Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI____545

09.   Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Sandingan Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya DPR RI____622

10.   Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Kompilasi Fraksi pada Rapat Panitia Kerja (Panja) tanggal 28 s.d. 30 Juli 2010____697

11.   Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang                       Kompilasi Fraksi-Fraksi DPR RI____700

12.   Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Pemerintah Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Tanggal 17 Juni 2010____794

13.   Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dan Kunjungan Kerja (Kunker) Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang____1004

14.   Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Rapat Panitia Kerja (Panja) DPR RI tanggal 28 Juni s.d. 1 Juli 2010____1203

-oOo-

MODUL WORKSHOP TERPADU

Tim Penyusun: Muhammad Yusuf ~ KBP Sundari ~ KBP Agung Setya, SIK ~ AKBP Muh. Anwar R ~ AKBP Hady Poerwanto ~ Dado Achmad Ekroni ~ Ineke Indraswati ~ Ludfie Jatmiko ~~ Sulaiman ~ Theo Erbinar P. Sinurat ~ Wahono Saputro ~ Zeini Aswin ~ Yedi S ~ Rino Abel M ~ Rudyono ~ Ian Florindo ~ Robert D. Deo ~ Riono Budisantoso ~ Ivan Yustiavandana ~ Agus Mulyana ~ Rachmawati ~ Muhammad Novian ~ Marina Ayu Harsuci ~ Nadia Safitri ~ Dini Rahayu ~ Ni Komang Wiska Ati ~ Afra Azzahra ~ Edi M Yunus.

Cetakan pertama, Juni 2011

viii + 138 hlm + indeks, 210 x 297 mm

Penerbit

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Jl. Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta 10120

Telp. (021) 3850455, Fax. (021) 3856809

HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

===========o0o===========

SEPATAH KATA 

Assalamu’alakum Wr.Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.  

Sumber daya manusia yang terlatih serta mekanisme kerja sama dan koordinasi yang baik antara Financial Intelligence Unit (FIU) dan penegak hukum merupakan prasyarat penting dalam mewujudkan rezim anti pencucian uang yang efektif. Adanya sumber daya manusia serta mekanisme kerja sama dan koordinasi tersebut merupakan butir utama dari Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering (dikenal dengan sebutan FATF Revised 40+9 Recommendations). Rekomendasi FATF dimaksud (Nomor 30 dan 31) menyebutkan antara lain:

“Negara-negara harus menyediakan sumber finansial, SDM, dan teknis yang memadai kepada pihak berwenang terkait dalam pemberantasan pencucian uang dan pendanaan teroris. Negara-negara harus memiliki proses yang menjamin bahwa staf pihak berwenang tersebut memiliki integritas tinggi.”

“Negara-negara harus menjamin bahwa pembuat kebijakan, FIU, penegak hukum dan pengawas memiliki mekanisme yang efektif yang membolehkan mereka bekerjasama, dan jika dimungkinkan koordinasi secara domestik antara satu dengan yang lainnya dalam hal pengembangan dan pelaksanaan kebijakan dan aktivitas untuk memberantas pencucian uang dan pendanaan teroris.” 

Sebagaimana diketahui bahwa UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang. “Penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 

PPATK, sebagai FIU, menempati posisi khusus dalam rezim anti pencucian uang, tidak saja sebagai penyedia informasi intelijen keuangan kepada penyidik tindak pidana pencucian uang maupun penyidik tindak pidana asal guna mengungkap tindak pidana dan menyelamatkan aset hasil tindak pidananya, namun juga mempunyai fungsi yang lebih luas dalam menjalankan tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. 

Dalam rangka capacity building (peningkatan kapasitas) sumber daya manusia pelaksana rezim anti pencucian uang (dalam hal ini sektor penegakan hukum) serta mempererat kerja sama dan koordinasi antar instansi tersebut, khususnya dalam lingkup domestik, PPATK memandang perlu untuk menyelenggarakan workshop yang juga dapat dijadikan sarana mewujudkan koordinasi lintas sektoral secara efektif dan efisien sebagai pilar keempat arah kebijakan dan pengembangan Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, PPATK juga berinisiatif menyusun, bersama dengan lembaga-lembaga penegak hukum di bidang penyidikan dan penuntutan, suatu modul sebagai referensi bagi para peserta dalam workshop tersebut. Modul ini disusun dengan substansi yang beragam, sesuai dengan kompetensi dan kewenangan yang dimiliki oleh berbagai institusi yang terlibat dalam penanganan tindak pidana asal maupun tindak pidana pencucian uang. 

Kami mengucapkan terima kasih kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang telah mengirimkan perwakilannya untuk penyusunan modul ini. 

Akhir kata, kami berharap bahwa modul ini bisa memberikan manfaat mengingat masih terbatasnya modul yang mengulas secara komprenesif dan terpadu mengenai penanganan perkara tindak pidana asal dan pencucian uang. Modul ini diharapkan dapat menambah khasanah dan wawasan serta perbendaharaan literatur bagi pemangku kepentingan yang selama ini masih merasa kesulitan dan kekurangan referensi dalam memahami, mendalami, dan melaksanakan penanganan perkara tindak pidana asal dan pencucian uang. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Jakarta, Juni 2011 

YUNUS HUSEIN

Kepala PPATK

IKHTISAR KETENTUAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Penyusun: Muhammad Yusuf, Edi M Yunus, Fithriadi Muslim, Riono Budisantoso, Mohammad Irfan, Rachmawati, Azamul Fadhly Noor, Nella Hendriyetty, Said Imran, Ferti Srikandi Sumanthi, Dini Rahayu.

Editor: Sebastian Pompe, Gregory Churcill, Mardjono Reksodiputro, Binziad Kadafi, Fritz Edward Siregar.

Design & Setting: Fruit Indonesia, PT Buah Karya Gemilang, fruit@fruitindonesia,com

Penerbit: The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program (NLRP), Setiabudi Building 2, 2nd floor, Suite 207C, Jl. H.R. Rasuna Said Kav 62, Jakarta 12920.

HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG

================o0o=================

KATA PENGANTAR

Dengan hormat,

National Legal Reform (NLRP) dibentuk dengan tujuan mendukung pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam upaya memperkokoh Indonesia sebagai negara hukum, terutama upaya meningkatkan kepastian hukum dan memajukan lembaga-lembaga hukum. Peningkatan kepastian hukum serta kinerja, keterbukaan dan akuntabilitas lembaga-lembaga hukum diharapkan menyumbang langsung kepada upaya pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk mencapai pengentasan kemiskinan, perbaikan iklim usaha, dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, NLRP bekerja sama dengan berbagai pihak, baik kalangan lembaga negara/pemerintah, maupun universitas dan masyarakat sipil, telah menyelenggarakan dan membantu kegiatan pembaharuan hukum di Indonesia. Salah satu keluaran dari kegiatan tersebut merupakan suatu seri dokumen regulatory manual atau Ikhtisar Ketentuan pada bidang hukum tertentu yang memiliki dampak pada investasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Untuk tahap pertama NLRP bersama dengan Hukumonline, Pusat Kajian Regulasi dan Indonesian Working Group for Forestry Finance berhasil menyusun Ikhtisar Ketentuan Penanaman Modal, Ikhtisar Ketentuan Persaingan Usaha dan Ikhtisar Ketentuan Pencegahan & Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Ikhtisar Ketentuan dirancang sebagai suatu dokumen yang dapat dijadikan acuan untuk memperoleh informasi pokok terkait dengan peraturan perundang-undangan baik yang berupa undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden, maupun peraturan menteri, peraturan komisi atau lembaga, petunjuk teknis, peraturan pelaksanaan serta surat pada bidang yang bersangkutan.

Agar Ikhtisar Ketentuan ini mudah dimanfaatkan oleh siapa saja, maka tidak disusun berdasarkan alfabetis, namun disusun secara sistematis berdasarkan proses. Ikhtisar Ketentuan tentu saja tidak dimaksudkan untuk menjadi landasan bagi pemberlakuan suatu peraturan atau sebagai rujukan penafsiran, tetapi lebih merupakan cara penerbitan yang memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam memahami ketentuan hukum. Untuk mempermudah proses penelusuran, Ikhtisar Ketentuan ini juga dilengkapi dengan CD e-regulatory manual sofware berisi semua ketentuan yang diikhtisarkan serta perangkat lunak penemuan kembali yang dapat dipasang pada komputer atau notenook.

NLRP mengucapkan terima kasih kepada Pinpinan serta seluruh jajaran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan (BAPEPAMLK) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia yang secara proaktif mendukung terqujudnya Ikhtisar Ketentuan ini. Kami anggap bahwa penerbitan peraturan perundang-undangan dengan cara Ikhtisar Ketentuan merupakan terobosan besar dalam upaya penyediaan informasi hukum kepada publik dan kami berharap agar Ikhtisar Ketentuan serupa dapat disusun di lembaga Negara lainnya.

Kami persembahkan karya ini kepada Ibu Pertiwi Indonesia.

Hormat kami,

Sebastian Pompe

Program Manager

=============o0o===============

SAMBUTAN

 KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS

TRANSAKSI KEUANGAN 

Alhamdulillahi Robbil’alamin, puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan buku Ikthisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ini. Buku ini disusun dengan semangat dan idealisme yang kuat untuk menyajikan sebuah referensi yang komprehensif, sistematis dan utuh sehingga dapat langsung digunakan oleh setiap orang khususnya para pemangku kepentingan (stakeholders), baik di sektor industri/keuangan (financial sector), Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) maupun di sektor penegakan hukum (law enforcement sector) dalam memahami dan ikut serta dalam upaya menegakkan rezim anti-pencucian uang yang kokoh dan efektif di Indonesia.

Sebagai focal point, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menjadi poros dalam mekanisme komunikasi dan koordinasi antar instansi atau lembaga yang terlibat dalam upaya menegakkan rezim anti-pencucian uang di Indonesia. Berdasarkan pengalaman menjalankan fungsi sebagai focal point tersebut, PPATK melihat masih terdapat berbagai persoalan yang dihadapi baik oleh Pihak Pelapor, Penyedia Jasa Keuangan (PJK) maupun Penyedia Barang dan Jasa (PBJ) dalam mendeteksi dan menyampaikan laporan yang diamanatkan Undang-Undang dan LPP dalam melakukan pengawasan kepatuhan Pihak Pelapor, maupun oleh aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti laporan hasil analisis atau pemeriksaan PPATK dan menangani perkara tindak pidana pencucian uang.

Salah satu kendala majemuk yang dihadapi oleh para pemangku kepentingan dalam menegakkan rezim anti-pencucian uang di Indonesia adalah karena belum lengkap dan meratanya pengetahuan mengenai berbagai peraturan perundang-undangan atau ketentuan yang mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kendala tersebut antara lain disebabkan oleh beragamnya bentuk dan lingkup berbagai ketentuan yang ada. Selain itu, dalam beberapa kondisi ditemukan kendala berupa sulitnya mendapatkan akses informasi terkait peraturan perundang-undangan maupun ketentuan teknis tertentu yang sangat dibutuhkan dalam melaksanakan upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang semakin kompleks.

Penyusunan buku Iktisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme ini sesungguhnya merupakan upaya untuk memecahkan persoalan tersebut di atas. Dengan sistematisasi materi berdasarkan urutan proses pelaksanaan masing-masing tugas dari para pemangku kepentingan yang ada, buku ikthisar ini diharapkan dapat menjadi semacam “manual book” yang memuat rujukan normatif dan praktis bagi para pemangku kepentingan  baik di sektor industri/keuangan maupun di sektor penegak hukum dalam melaksanakan rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia.

Buku ikthisar ketentuan ini merupakan kompilasi mengenai berbagai ketentuan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang terdokumentasi secara sistematis dan utuh. Buku ini juga telah menempatkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 22 Oktober 2010 sebagai salah satu sumber utama dalam penyusunan buku ikthisar ketentuan ini.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 telah mendorong kami untuk segera menyusun kembali buku serupa yang pertama kali telah diluncurkan pada tanggal 14 April 2010 serta diterbitkan secara terbatas. Buku ikthisar ketentuan ini diharapkan tetap digunakan sebagai rujukan utama para pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagaimana tertuang dalam “Pernyataan Bersama” yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Kepala PPATK serta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Terlepas dari berbagai kelebihannya, tentu saja buku ikthisar ketentuan ini masih memiliki berbagai kekurangan dan keterbatasan apalagi mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat dan tidak sebanding dengan pembangunan hukum khususnya penyusunan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, masukan dan saran dari seluruh pemangku kepentingan sangat penting demi menjaga dan meningkatkan kualitas dari buku Ikthisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ini.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih dan selamat kepada tim penyusun dari PPATK yang telah bekerja keras dalam menyusun buku ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan disampaikan kepada National Legal Reform Program (NLRP) yang telah mendukung dan membantu penyusunan dan penerbitan buku ikthisar ketentuan ini. Semoga apa yang telah dilakukan bersama dapat dinilai sebagai ibadah oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak, demi terwujudnya Indonesia yang bersih dan bebas dari tindak pidana pencucian uang.

Jakarta, 22 November 2010 

Kepala

Pusat Pelaporan dan Analisis

Transaksi Keuangan, 

YUNUS HUSEIN

=============o0o============

DAFTAR ISI

Sambutan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan_v

Sambutan PJS Gubernur Bank Indonesia_viii

Sambutan Jaksa Agung Republik Indonesia_x

Sambutan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia_xii

Pernyataan Bersama Menteri Keuangan, Jaksa Agung, KAPOLRI, 

Gubernur BI dan Kepala PPATK_xiv

Daftar Isi_xv

Daftar Singkatan_xix

PENGANTAR_1

A.   Praktik Pencucian Uang_2

B.   Alasan Kriminalisasi Pencucian Uang_16

BAB I    REZIM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN

                 TERORISME_19

I.1         Lembaga-lembaga Terkait_24

I.1.1       Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan_24

I.1.2       Pihak Pelapor_24

I.1.3       Lembaga Pengawas dan Pengatur_44

I.1.4       Penegak Hukum_46

I.1.5       Komite TPPU_49

I.1.6       Dewan Perwakilan Rakyat_52

I.1.7       Presiden_53

I.1.8       Masyarakat_53

I.2         Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan PPATK_53

I.3         Kerjasama Domestik dan Internasional_58

I.4         Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan

             Tindak Pidana Pencucian Uang_61

BAB II    TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN

                    TINDAK PIDANA ASAL_85

II.1        Tindak Pidana Pencucian Uang_96

II.2        Tindak Pidana Asal_97

II.3        Jenis-jenis Tindak Pidana Asal_98

II.4        Tindak Pidana Pendanaan Terorisme_292

II.5        Tindak Pidana Lain Terkait Tindak Pidana

             Pencucian Uang_297

BAB III   PELAPORAN_301

III.1       Definisi_307

III.1.1    Transaksi_307

III.1.2    Transaksi Keuangan_307

III.1.3    Transaksi dengan Pihak Pelapor_307

III.2       Jenis Laporan_308

III.2.1    Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM)_308

III.2.2    Transaksi Keuangan Tunai (TKT)_351

III.2.3    International Fund Transfer Instruction (IFTI)_363

III.3       Sanksi Administratif terkait kewajiban pelaporan oleh

             pihak pelapor_370

III.4       Kerahasiaan Bank_379

III.5       Sanksi Terkait Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai dan

            BNI_379

BABIV      PENGAWASAN KEPATUHAN_383

IV.1       Pengawasan Kepatuhan Terhadap Prinsip Mengenal

                Pengguna Jasa_388

IV.1.1    Pihak yang berwenang untuk mengeluarkan pedoman dan

                 melakukan pengawasan terhadap prinsip mengenali

                 pengguna_388

IV.1.2    Prinsip Mengenali Pengguna Jasa_388 

IV. 2      Pengawasan Kepatuhan Terhadap Kewajiban Pelaporan_458

IV.2.1    Pelaksanaan Audit_458

IV.2.1.1 Audit Kepatuhan_458

IV.2.1.2 Audit Khusus_459

IV.2.2     Penyampaian hasil audit dan temuan TKM_461

IV.2.3     Tata Cara Pelaksanaan Audit_461

IV.2.4     Pengecualian Kerahasiaan Bagi Auditor_462

IV.2.5     Lain-lain_462

BAB V   PENEGAKAN HUKUM_463

V.1.       Ruang Lingkup Penanganan Perkara TPPU_468

V.1.1      Sistem Peradilan Pidana Terpadu_468

V.1.2      Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang

                  pengadilan terhadap tindak pidana dilakukan berdasarkan

                  peraturan perundang-undangan_468

V.1.3      Hasil Analisis atau Hasil Pemeriksaan PPATK_470

V.1.4      Tindak lanjut atas adanya laporan_471

V.1.5      Pembuatan berita acara_471

V.1.6      Pemberitahuan kepada penuntut umum (SPDP)_472

V.2        Penyidikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia _473

V.3        Penyidikan oleh Kejaksaan_546

V.4        Penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) _547

V.5        Penyidikan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN)_560

V.6        Penyidikan oleh Direktorat Jenderal Pajak_597

V.7        Penyidikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai_627

V.8        Pra Penuntutan_640

V.8.1      Penerimaan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

                 (SPDP)_641

V.8.2      Penyerahan Berkas Perkara_642

V.9          Penuntutan_654

V.9.1      Penyusunan Surat Dakwaan_656

V.9.2      Pelimpahan perkara ke pengadilan_663

V.9.2.1   Pembuktian_664

V.9.2.2   Tuntutan Pidana_684

V.9.2.3   Sanksi Pidana_690

V.10       Pelaksanaan Putusan_694

V.10.1    Eksekusi terhadap badan_695

V.10.2    Dend_696

V.10.3    Barang bukti_696

V.10.4    Biaya perkara_697

V.11       Perampasan hasil kejahatan tanpa tuntutan pidana_698

BABVI   KERAHASIAAN DAN PELINDUNGAN_701

VI.1       Kerahasiaan_703

VI.1.1    Kewajiban merahasiakan_703

VI.1.2    Sanksi sengaja membocorkan rahasia oleh direksi, pejabat

                 atau pegawai penyedia jasa keuangan_706

VI.2       Pelindungan_706

VI.2.1    Pelapor_706

VI.2.2    Saksi_706

VI.2.3    Imunitas_706

VI.2.4    Perlindungan khusus_707

KEPUSTAKAAN_712

INDEKS_721

LAMPIRAN_725

~o~

RAHASIA BANK DAN PENEGAKAN HUKUM

Oleh: Dr. Yunus Husein, SH, LLM 

Cetakan pertama, September 2010

viii + 185 hlm + Bibliografi + Indeks, 15 cm x 22 cm

Disain cover: Fatimah Az Zahra

Tataletak Isi : Edi Nasution

HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

~~~o0o~~~

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Pertama sekali diucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi waktu dan kesempatan sehinggga penulisan buku ini dapat dirampungkan, dan tidak lupa pula ucapan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Pada saat ini, praktis di semua negara berlaku ketentuan rahasia bank secara universal. Ketentuan rahasia bank ini diperlukan bukan saja untuk kepentingan nasabah bank, tetapi juga untuk kepentingan industri perbankan, bangsa dan negara. Sebagai lembaga kepercayaan yang mempunyai fungsi sebagai perantara keuangan (financial intermediary), bank memerlukan ketentuan rahasia bank agar dipercaya oleh nasabahnya, sehingga bank dapat menghimpun dana dari masyarakat. Dana dari masyarakat itulah yang disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman dan pembiayaan, untuk membiayai kegiatan investasi dan produksi. Kegiatan investasi dan produksi inilah yang menghasilkan barang dan jasa dan menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi ada lapangan kerja yang terbuka, ada barang dan jasa yang  dapat dikonsumsi dan diekspor, ada pajak yang masuk ke negara baik dari perorangan maupun dari perusahaan. Dengan demikian pengangguran menjadi berkurang dan kesejahteraan dan keamanan masyarakat membaik.

Di sisi lain, tegaknya hukum yang adil yang menjamin kepastian hukum merupakan suatu public good yang merupakan kebutuhan kita semua baik sebagai individu, bangsa dan negara. Penegakan hukum yang baik bukan saja diperlukan untuk perlindungan masyarakat, tetapi juga diperlukan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi investor baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam penegakan hukum seringkali dibutuhkan informasi dan alat bukti berupa keterangan tentang keadaan keuangan seseorang atau pelaku tindak pidana. Dengan kata lain terdapat juga kepentingan umum untuk membuka rahasia bank tersebut, misalnya untuk pemberantasan tindak pidana yang hasilnya seringkali disimpan di bank. Terlebih lagi pada dewasa ini penegakan hukum dilakukan juga dengan pendekatan  mengejar hasil tindak pidana (follow the money). Pendekatan follow the money ini perlu dilakukan dengan beberapa alasan. Pertama, untuk mengurangi motivasi manusia sebagai homo ekonomicus untuk melakukan tindak pidana. Kedua, jangkauannya lebih jauh dan lebih adil karena dapat menjangkau pelaku yang ada “di belakang layar”. Ketiga, untuk memaksimalkan recovery aset hasil tindak pidana. Keempat, pendekatam ini relatif lebih mudah karena tidak banyak  mendapat resistensi.

Dengan demikian terdapat dua kepentingan umum yang bertemu, yaitu kepentingan nasabah dan industri perbankan dan kepentingan penegakan hukum. Mengingat kepentingan penegakan hukum diperlukan oleh semua pihak dan lebih besar dibandingkan dengan kepentingan perlindungan terhadap nasabah perorangan (financial privacy), maka ketentuan rahasia bank dapat diterobos untuk kepentingan penegakan hukum.

Penulis berpandangan bahwa suatu hal yang ideal dalam pengaturan ketentuan rahasia bank adalah bagaimana mencapai keseimbangan antara kepentingan pribadi nasabah, kepentingan perbankan  di satu sisi dengan  kepentingan penegakan hukum di sisi lain. Dengan kata lain, yang terpenting adalah bagaimana menciptakan adanya keseimbangan antara kedua kepentingan tersebut. Keseimbangan tersebut bersifat dinamis, dapat berubah dari waktu ke waktu. Hanya saja kecenderungan pada akhir-akhir lebih berat kepada membuka ketentuan rahasia bank untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan penegakan hukum.

Buku ini mencoba menjelaskan tentang seluk-beluk rahasia bank, baik berupa filosofi, pengaturan, ruang lingkup rahasia bank, pengecualian terhadap ketentuan rahasia bank dan beberapa aspek yang terkait dengan penegakan hukum.

 Akhirul kalam, sebagai penutup dari pengantar ini diharapkan kiranya buku yang masih banyak memiliki kekurangan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, semoga.

Wassalam,

Jakarta, 16 Agustus 2010

Penulis

~~~o0o~~~

Daftar Isi:

Kata Pengantar___iv

Daftar Isi___vii

Bab I       Pendahuluan___1

Bab II      Dasar Hukum Rahasia Bank___27

A.  Dasar Pemikiran Lahirnya Ketentuan Rahasia

      Bank___28

1.   Ketentuan Rahasia Bank Merupakan Kelaziman dalam Industri Perbankan___49

2.   Rahasia bank Didasarkan pada Perjanjian

      Antara Bank dan Nasabah___54

3.   Rahasia Bank Didasarkan pada Undang-Undang___65

B.   Hubungan Keterbukaan Bank dengan Rahasia Bank___70

C.   Perubahan Ketentuan Rahasia Bank di Indonesia___85

1.   Rahasia Bank Meliputi Segala Macam

      Nasabah___87

2.   Rahasia Bank Hanya Meliputi Penyimpan

      dan Simpanannya Saja___96

3.   Penyebab Perubahan Ketentuan Rahasia Bank___102

Bab III    Rahasia Bank dan Penegakan Hukum___113

A.  Pengertian Rahasia Bank di Indonesia___114

B.   Rahasia Bank dan Kepentingan Pihak-pihak

      Terkait___122

1.   Rahasia Bank dan Kepentingan Nasabah___122

2.   Rahasia Bank dan Kepentingan Penegakan

      Hukum___127

3.   Rahasia Bank dan Kepentingan DPR___137

4.   Rahasia Bank dan Eksekutif___143

C.   Perintah/Izin untuk Memberikan Keterangan Yang

      Bersifat Rahasia Bank___170

Bab IV    Penutup___181

Kepustakaan___187

Indeks___203

~~~o0o~~~

Pengarang: DR. Ramelan, SH, MH

Penerbit: Pustaka Juanda Tigalima & ELSDA Institute

Design & Layout: Fruit Indonesia

Donor: NLRP

Foreword by Dr. Yunus Husein, SH, MH

First print: November 2008

xii + 737 pages, 18 x 26 cm

Copyright@PPATK & Dr. Ramelan, SH, MH

Buku Anotasi Perkara Pidana Pencucian Uang yang ditulis oleh DR. Ramelan, SH, MH dan diterbitkan oleh Pustaka Juanda Tigalima & ELSDA Institute (2008), kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris dengan judul Annotated Money Laundering: Case Reports (2010). Dengan adanya versi Bahasa Inggris dari buku tersebut, maka keberadaan rezim anti pencucian uang Indonesia diharapkan akan tersosialisasi dengan baik kepada komunitas internasional, dengan harapan agar komunitas internasional, termasuk evaluator dari luar negeri seperti APG on Money Laundering, dapat bersikap lebih objektif dalam menilai atau mereviu tingkat kepatuhan Indonesia terhadap penerapan standar internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Terlebih-lebih mengingat bahwa penilaian atau international review terhadap pemenuhan standar internasional tersebut dilakukan secara berkala dan berkesinambungan oleh APG on Money Laundering sebagai regional body dari Financial Ask Task Force (FATF) untuk kawasan Asia-Pasifik. 

Adapun kasus-kasus yang dibahas dalam buku ini adalah: (1) Perkara Pidana a.n.  Lukman Hakim (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 254/Pid.B/2005/PN.Jkt.Sel. tanggal 23 Juni 2005; Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 19/PID/2005/PT.DKI tanggal 18 Agustus 2005; Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2098k /PID/2005  tanggal 8 Maret 2006); (2) Putusan Perkara Pidana a.n Tony Chaidir Martawinata (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 956/PID.B/2003/PN.Jkt.Sel); (3) Putusan Perkara Pidana a.n Anastasia Kusmiati Pranoto als. Mei Hwa (Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor:122/Pid.B/ 2005/PN.Kbm tanggal 31 Oktober 2005; Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor:265 /Pid/ 2005 / PT.Smg. tanggal 17 Januari 2006; Putusan Mahkamah Agung Nomor: 944/Pid/2006 tanggal 26 Juni 2006); (4) Putusan Perkara Pidana Herry Robert (Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor:123/Pid.B/ 2005/PN.Kbm tanggal 31 Oktober 2005; Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor : 266/Pid/2005/ P.T. Smg. tanggal 17 Januari 2006; Putusan Mahkamah Agung Nomor 949K/Pid/2006 tanggal 26 Juni 2006); (5) Putusan Perkara Pidana a.n Ie Mien Sumardi (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 1056/Pid.B/ 2005/PN.Jkt Pst.  tanggal 25 Oktober 2005; Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 211/PID/2005/PT.DKI tanggal 4 Januari 2006); dan (6) Putusan Perkara Pidana a.n Jasmarwan als. Hendrik Sihombing (Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor :873/Pid.B/2005/P.N.Mdn tanggal 31 Agustus 2005. [EN] 

Jakarta, 22 April 2010

Penerbit: PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK), Jl. Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta 10120, website: www.ppatk.go.id, email: contact-us@ppatk.go.id

Tim Penyusun: PPATK & IWGFF

Donor: NLRP

Cetakan pertama, April 2010

xxxii + 564 hlm +  lampiran + 27x 31 cm

 “Upaya dan Harapan Stakeholders Rezim Anti Pencucian Uang Indonesia” 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Pada hari Kamis tanggal 14 April 2010 lalu, PPATK melaksanakan acara “Peringatan Sewindu PPATK” di Lantai IV kantor PPATK Jl. Ir. Juanda 35 Jakarta, yang dihadiri oleh para penegak hukum, regulator, penyedia jasa keuangan dan utusan instansi pemerintah terkait lainya. Dalam kesempatan yang baik itu, PPATK meluncurkan buku “Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme”. Penyusun buku ini berbetuk Tim beranggotakan pegawai PPATK dan Indonesian Working Group on Forest Finance (IWGFF), yang mulai dari pengumpulan data hingga penerbitannya didukung sepenuhnya oleh National Legal Reform Program (NLRP). Buku tersebut, menurut Kepala PPATK Yunus Husein, sebagaimana tertulis dalam Kata Pengantarnya untuk buku dimaksud, “merupakan hasil kolaborasi yang sangat apik antara government agency dan civil society dalam ikut mendorong efektifitas rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia”. 

Yunus Husein menambahkan, bahwa salah satu kendala yang majemuk dihadapi oleh berbagai pihak (para pemangku kepentingan) untuk dapat menjalankan peranannya lebih optimal dalam rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia, adalah belum lengkap dan meratanya pengetahuan mengenai berbagai peraturan perundang-undangan atau ketentuan yang mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian dan pendanaan terorisme. Kendala tersebut antara lain disebabkan oleh beragamnya bentuk dan lingkup berbagai ketentuan yang ada. Selain itu, dalam beberapa kondisi tertentu ditemukan kendala berupa sulitnya mendapatkan akses informasi terkait peraturan perundang-undangan maupun ketentuan teknis tertentu yang sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus pencucian uang dan pendanaan terorisme yang dari waktu ke waktu semakin kompleks dan canggih, seiring dengan perkembangan dan kemajuan yang cukup pesat di bidang teknologi-informasi. Dengan tersusunya buku ikhtisar ketentuan ini secara sistematis dan utuh, yang merupakan kompilasi mengenai berbagai ketentuan di bidang pencegahan dan penanganan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, maka kendala tersebut diharapkan dapat ditanggulangi meskipun dalam batas-batas tertentu. Paling tidak, buku ikhtisar ketentuan ini dapat menjadi semacam “manual book” yang memuat rujukan normatif dan prektis bagi para pemangku kepentingan, baik di sektor keuangan (financial sector) maupun di sektor penegakan hukum (law enforcement sector), dalam melaksanakan rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia. 

Dari pihak regulator, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan PJS Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution menyambut baik penerbitan buku ikhtisar ini karena diyakini akan sangat membantu meningkatkan pemahaman lembaga keuangan non bank dan industri perbankan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Di era keterbukaan informasi seperti sekarang ini, buku ikhtisar ini sangat monumental karena di dalamnya tersaji informasi dan pengetahuan mengenai seluk-beluk pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta penanganannya berdasarkan peraturan perundangan-undangan atau ketentuan yang berlaku. 

Begitu juga halnya dari pihak penegak hukum. Jaksa Agung RI Hendarman Supandji mengatakan, bahwa buku ikhtisar ketentuan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorime dengan materi yang terpilih dan disusun secara sistematis serta terdokumentasi secara utuh ini, sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas kejaksaan khususnya di bidang penuntutan. Agar ikhtisar ketentuan ini tetap dapat menjadi rujukan bagi para penegak hukum dan pemangku kepentingan lainnya, tidak bisa tidak harus dilaksanakan pemutakhiran ketentuan yang terdapat di dalamnya. Demikian pula halnya Kapolri Bambang Hendarso Danuri yang juga berharap agar ikhtisar ketentuan ini dapat memacu Kepolisian untuk melanjutkan proses pendokumentasian dan/atau memutakhirkan ketentuan-ketentuan terkait anti pencucian uang dan pendanaan terorisme karena “hand book” berupa kompilasi berbagai ketentuan yang tersusun secara rinci dan sistematis sangat dibutuhkan Kepolisian dalam pelaksanaan tugas yang semakin berat, kompleks, serta menuntut profesionalisme yang tinggi.[EN]

Jakarta, April 2010

======================

DAFTAR ISI 

~ Kata Pengantar Kepala PPATK Yunus Husein

~ Sambutan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati

~ Sambutan PJS Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution

~ Sambutan Jaksa Agung RI Hendarman Supandji

~ Sambutan Kepala Kepolisian RI Bambang Hendarso Danuri

Singkatan

Pengantar

Praktik Pencucian Uang

1. Sejarah Ringkas_1
2. Penyebab Maraknya Pencucian Uang_4
3. Dampak Negatif  Pencucian Uang_8
4. Metode Pencucian Uang_11
5. Tahapan/Proses Pencucian Uang_12
6. Tipologi/Modus Operandi Pencucian Uang_13
7. Alasan Pengkriminalisasian Pencucian Uang_22 

Bab I: Rezim Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme_24

Bab II: Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme_64

Bab III: Laporan Transaksi Keuangan dan Pembawaan Uang Tunai_292

Bab IV: Pihak Pelapor (Reporting Parties)_363

Bab V: Penegakan Hukum_432

Lampiran:

1. Daftar Peraturan Perundang-undangan.
2. MoU Kerjasama Dalam Negeri.
3. MoU Kerjasama Internasional.

KOMPILASI UNDANG-UNDANG TENTANG RATIFIKASI KONVENSI DAN STANDAR INTERNASIONAL DI BIDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Tim Pengumpul : Direktorat Hukum dan Regulasi

Cet.2, Jakarta : Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2009,  vi + 680 + indeks + 21 cm, Edisi Revisi  

Penerbit
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)
Jl. Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta
Telp. (021) 3850455, 3853922, Fax. (021) 3856809, 3856826
Website: www.ppatk.go.id, E-mail: contact-us@ppatk.go.id  

PENDAHULUAN

Oleh: Dr. Yunus Husein, SH, LL.M 

Upaya masyarakat internasional untuk memerangi money laundering sesungguhnya telah berlangsung sejak lama. Amerika Serikat misalnya, merupakan salah satu negara pertama yang mengambil inisiatif memerangi money laundering sejak tahun 1930. Amerika Serikat pada saat itu berhadapan dengan Al Capone yang menguasai bisnis hitam perdagangan obat bius, perdagangan gelap minuman keras, prostitusi dan perjudian. Ia merupakan penjahat terbesar yang tidak saja dikenal di Amerika Serikat, tetapi juga di dunia karena memiliki jaringan di banyak negara. Pada saat itu masyarakat internasional belum memiliki perangkat hukum internasional yang dapat dijadikan dasar untuk memerangi kejahatan money laundering secara sporadis.  

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan organisasi internasional pertama yang mengambil gagasan untuk menyusun perangkat hukum internasional memerangi money laundering. Lahirnya rezim hukum internasional untuk memerangi kejahatan pencucian uang dengan dikeluarkannya United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic drugs and Psychotropic Substances 1988 (Vienna Convention 1988), dimulai pada saat masyarakat internasional merasa frustrasi dalam memberantas kejahatan perdagangan gelap obat bius. Hal ini dapat dimengerti mengingat obyek yang diperangi adalah organized crime yang memiliki struktur organisasi yang solid dengan pembagian wewenang yang jelas, sumber pendanaan yang sangat kuat dan  memiliki jaringan kerja yang melintasi batas negara. Rezim hukum internasional anti pencucian uang dapat dikatakan sebagai langkah maju dengan strategi yang tidak lagi difokuskan pada kejahatan obat biusnya dan menangkap pelakunya, tetapi diarahkan pada upaya memberangus hasil kejahatannya.  

Dengan demikian, lahirnya United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic drugs and Psychotropic Substances 1988 (Vienna Convention 1988), dipandang sebagai tonggak sejarah dan titik puncak dari perhatian masyarakat internasional untuk menetapkan rezim hukum internasional anti  pencucian uang. Pada pokoknya, rezim ini dibentuk untuk memerangi drug trafficking yang sudah mencapai “titik nadir” dan mendorong agar semua negara yang telah meratifikasi segera melakukan kriminalisasi atas kegiatan pencucian uang. Disamping itu Vienna Convention 1988 juga berupaya untuk mengatur infrastruktur yang mencakup persoalan hubungan internasional, penetapan norma-norma, peraturan dan prosedur yang disepakati dalam rangka menyusun regulasi anti pencucian uang. 

Sebelum Vienna Convention 1988, berbagai instrumen  telah dikeluarkan sejak tahun 1912. Upaya internasional diawali dengan dengan disahkannya International Opium Convention of 1912. Pada saat itu perhatian masyarakat ditujukan kepada upaya memerangi peredaran dan penggunaan opium di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat. Langkah internasional ini  kemudian dilanjutkan dengan dikeluarkannya berbagai instrumen internasional yaitu Suppression of the Manufacture of, Internal Trade in and use of, prepared Opium, Geneva 11 February 1925 dan International Opium Convention 19 February 1925, yang keduanya diselenggarakan oleh Liga Bangsa Bangsa. Oleh karena dirasakan belum optimal untuk memberantas opium maka dilanjutkan dengan berbagai konvensi yaitu Convention of 1931 Suppression of Smoking, dan Convention for the Suppress of the Illicit Traffic in Dangerous Drugs of 1946. 

Suatu konvensi yang dikenal dengan Single Convention Narcotics Drugs 1961 dikeluarkan pada tahun 1961. Konvensi ini dianggap paling bersifat universal dalam pengawasan obat bius yang meliputi perjanjian multilateral dengan sejumlah besar negara-negara anggota PBB. Konvensi 1961 mengamanatkan pula pembentukan The International Narcotic Control Board yang bertugas membatasi kegiatan produksi, distribusi, manufaktur dan penggunaan obat bius kecuali untuk keperluan di bidang pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.  Selanjutnya upaya masyarakat internasional  juga dilakukan dengan mengeluarkan Convention on Psychotropics and Substances of 1971 yang menitikberatkan pada sistem kontrol yang lebih ketat terhadap perdagangan obat-obat kimia dan farmasi. 

United Nations Conventions Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances tahun 1988 merupakan titik puncak untuk pemberantasan pencucian uang dari kejahatan peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Konvensi ini mewajibkan setiap negara yang telah meratifikasi untuk melakukan kriminalisasi pencucian uang melalui peraturan perundang-undangan. Beberapa ketentuan penting dalam konvensi tersebut yaitu Pasal 3 (1) (a) yang mengharuskan setiap negara anggota melakukan kriminalisasi pencucian uang yang berkaitan dengan peredaran gelap obat-obat bius, selain itu mengatur ketentuan-ketentuan mengenai daftar pelanggaran yang berkaitan dengan industri, distribusi atau penjualan gelap dari obat bius dan organisasi serta pengelolaannya, atau keuangan dari aktivitas perdagangan gelap obat bius.  

Hal terpenting dalam konvensi tersebut adalah substansi yang mengokohkan terbentuknya International Anti Money Laundering Legal Regime, yang merupakan salah satu upaya internasional untuk menetapkan rezim hukum internasional baru dalam badan internasional. Rezim ini pada dasarnya bertujuan memberantas pencucian uang dengan strategi untuk memerangi hasil kejahatan (proceeds of crime). Disamping itu rezim hukum internasional anti pencucian uang ini menentukan pula arah kebijakan untuk melakukan kriminalisasi pencucian uang dengan standar-standar tertentu yang tetap memberi tempat untuk kedaulatan hukum masing-masing negara (state souvereignity). 

Namun demikian perlu diingat bahwa Vienna Convention 1988 memiliki coverage yang terbatas pada proceeds of crime yang berasal dari kejahatan peredaran gelap narkotika. Sementara itu, money laundering merupakan proses yang melibatkan proceeds of crime dari berbagai predicate offences yang lebih kompleks seperti korupsi, penyelundupan, perdagangan manusia, penipuan, penculikan, penyuapan, penggelapan, tindak pidana di bidang perpajakan, tindak pidana perbankan dan lain-lain tindak pidana yang digolongkan sebagai tindak pidana berat (serious offences). Atas dasar itulah nampaknya Vienna Convention 1988 belum cukup menjadi dasar hukum yang komprehensif untuk mengatasi kejahatan money laundering yang berdimensi luas.

International initiatives  untuk memerangi kejahatan money laundering bergulir dari waktu ke waktu melalui berbagai fora internasional. Basle Committee atau Committee on Banking Regulations and Supervisory Practices yang berkedudukan di Basle, Swiss, mengeluarkan Statement on Prevention of Criminal Use of the Banking System for the Purpose of Money Laundering pada tahun 1988. Secara umum statement menegaskan peran perbankan dan para pimpinan bank dalam mencegah dimanfaatkannya bank  oleh para pelaku kejahatan. Statement juga menggarisbawahi kepercayaan masyarakat terhadap perbankan sangat berpengaruh terhadap stabilitas perbankan, dan kepercayaan tersebut dapat terkikis apabila masyarakat mengetahui bahwa suatu bank terlibat dalam kegiatan kejahatan.

Berkaitan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Basle Committee ini, Bank Indonesia selaku otoritas perbankan telah mengeluarkan beberapa peraturan untuk mencegah perbankan digunakan sebagai sasaran dan sarana kejahatan antara lain melalui penerbitan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/50/KEP/DIR tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Saham Bank Umum, yang menetapkan bahwa sumber dana yang digunakan untuk pembelian saham bank dalam rangka kepemilikan dilarang berasal dari dan untuk tujuan money laundering. Selanjutnya dalam rangka identifikasi nasabah dan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan, telah dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 jo Peraturan Bank Indonesia No. 3/23/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah atau Know Your Customer. Dalam kaitan ini pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah ini perlu diketengahkan pula bahwa otoritas lembaga keuangan lainnya yaitu Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Departemen Keuangan telah mengeluarkan ketentuan serupa untuk industri yang berada di bawah kewenangan pengawasannya pada tahun bulan Januari tahun 2003. 

Upaya internasional lainnya yang cukup monumental adalah pada tahun 1989 yaitu pada saat negara-negara yang tergabung dalam G-7 countries menyepakati dibentuknya the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), sebagai suatu gugus tugas dengan tugas menyusun rekomendasi internasional untuk memerangi money laundering. FATF merupakan intergovernmental body sekaligus suatu policy-making body yang berisikan para pakar di bidang hukum, keuangan dan penegakan hukum yang membantu yurisdiksi negara dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Pada saat ini keanggotaan FATF berjumlah 31 negara dan teritori, ditambah 2 organisasi regional. FATF melakukan kerjasama dengan beberapa badan dan organisasi internasional antara lain ADB (Asian Development Bank), IMF (International Monetary Fund), Interpol, IOSCO (International Organization of Securities Commissions), serta APG (Asia Pacific Group on Money Laundering), dan Councilof Europe MONEYVAL. Adapun tiga fungsi utama dari FATF adalah : 

1.    Memonitor kemajuan yang dicapai para anggota FATF dalam melaksanakan langkah-langkah pemberantasan money laundering;

2.    Melakukan kajian mengenai money laundering trends, techniques dan countermeasures; dan

3.    Mempromosikan pengadopsian dan pelaksanaan standar anti pencucian uang kepada masyarakat internasional.

FATF pada tahun 1990 untuk pertama kalinya mengeluarkan 40 recommendations sebagai suatu kerangka yang komprehensif untuk memerangi kejahatan money laundering. Sebagai reaksi dari tragedi WTC atau yang dikenal dengan peristiwa 11 September 2001 

Rekomendasi FATF secara garis besar mencakup kerangka umum rekomendasi; peran sistem hukum nasional, sistem hukum pidana dan penegakan hukum; peran sistem keuangan dalam memberantas tindak pidana pencucian uang; serta kerjasama internasional. Adapun materi yang termuat dalam rekomendasi FATF meliputi : 

1.     Ruang lingkup tindak pidana pencucian uang;

2.     Langkah-langkah pendahuluan dan penyitaan;

3.     Peraturan identifikasi dan penyimpanan catatan nasabah;

4.     Prinsip kehati-hatian oleh lembaga keuangan;

5.     Langkah-langkah untuk mengatasi masalah yang dihadapi negara yang tidak memiliki langkah anti pencucian uang atau langkah-langkah anti pencucian uang yang tidak memadai;

6.     Langkah-langkah lain untuk menghindari pencucian uang;

7.     Implementasi dan Peran otoritas dan instansi administratif lainnya;

8.     Kerjasama administratif, tukar menukar informasi umum dan tukar menukar informasi transaksi keuangan mencurigakan;

9.     Kerjasama penyitaan, mutual legal assistance dan ekstradisi;

10.  Bentuk-bentuk kerjasama lainnya. 

Sementara itu 8 Special Recommendations mencakup materi pengaturan sebagai berikut : 

1.     Ratifikasi dan implementasi United Nations instruments;

2.     Kriminalisasi pendanaan terorisme, aksi terorisme dan organisasi terorisme; serta menjadikan terorisme sebagai predicate offenses dari money laundering;

3.     Pembekuan/pemblokiran dan penyitaan asset teroris;

4.     Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan yang berkaitan dengan terorisme;

5.     Kerjasama internasional;

6.     Alternative remittance systems;

7.     Wire transfer; dan

8.     Organisasi Non-profit. 

Sejak dimasukkannya Indonesia ke dalam NCCTs’ list oleh FATF pada tahun 2001, kesadaran akan pentingnya memiliki rezim anti pencucian uang yang efektif sebagai suatu kebutuhan nasional mulai tumbuh sedikit demi sedikit. Namun demikian patut disayangkan bahwa kesadaran tersebut belum sepenuhnya ada pada setiap instansi yang terkait. Hal ini sedikit banyak disebabkan karena isu money laundering masih tergolong baru bagi banyak kalangan di Indonesia.  

 Sebagai tindak lanjut atas hasil review yang pertama tahun 2001, dapat dikatakan tidak terdapat langkah-langkah yang terkoordinasi dengan baik diantara instansi Pemerintah untuk merespons hasil review tersebut. Hal ini disebabkan karena hingga saat itu belum terdapat lembaga khusus yang menangani masalah pencucian uang (focal point), sementara instansi pemerintah terkait larut dalam kesibukan masing-masing pekerjaan.  

Setelah menghadapi review pertama, Pemerintah pada waktu itu memang telah menyusun implementation plan yang memuat rincian kegiatan instansi terkait , namun ketiadaan lembaga khusus yang memfokuskan diri pada upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menjadikan implementation plan tidak lebih dari sekedar formalitas belaka. Sementara, pelaksanaan implementation plan sangat memerlukan perhatian khusus dari para pimpinan instansi terkait karena menyangkut pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan kewenangan masing-masing instansi. 

Upaya untuk memenuhi 40 recommendations mulai dilakukan pada saat penyusunan Rancangan Undang-undang No. 15 Tahun 2002. Padatnya jadual DPR dan Pemerintah termasuk menumpuknya rancangan undang-undang yang harus dibahas menyebabkan penyusunan RUU Tindak Pidana Pencucian Uang dilakukan secara cepat, sehingga Pemerintah dan DPR bersepakat menempuh “fast track” aproach dalam pembahasannya.  Untuk mendapatkan pemahaman mengenai rezim anti pencucian uang secara komprehensif dan gambaran best practices di negara lain, Pemerintah mendapat bantuan teknis tenaga asing (technical assistance) dari Pemerintah Australia, Jepang dan Amerika Serikat. Bantuan teknis tersebut pada waktu itu dirasakan sangat membantu terutama disebabkan terbatasnya waktu persiapan pembahasan RUU yang menyebabkan terbatasnya pula kesempatan untuk melakukan studi literatur maupun studi banding dengan rezim anti pencucian uang di negara lain. 

Undang-undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang akhirnya disahkan pada tanggal 17 April 2002. Masyarakat dalam dan luar negeri menyambut baik dikeluarkannya undang-undang tersebut karena memiliki makna penting yang menandai kriminalisasi pencucian uang di Indonesia. Bagi industri keuangan yang berbentuk bank yang sebelumnya telah menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah atau KYC dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) keluarnya undang-undang tersebut tidak terlalu mengejutkan karena bank-bank telah melakukan beberapa aspek dari kebijakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Namun Undang-undang No. 15 Tahun 2002 mendapat komentar dari berbagai pihak karena dinilai mengandung beberapa kelemahan.  

Beberapa kelemahan yang terdapat dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2002 antara lain sebagai berikut :  

1.     Batasan (threshold) Rp 500 juta pada definisi hasil kejahatan (Pasal 2). Penetapan jumlah batasan ini merupakan kesalahan fatal karena mengakibatkan hasil kejahatan di bawah Rp 500 juta tidak dapat dituntut dengan Undang-undang ini. Di banyak negara, batasan proceeds of crime tidak dikaitkan dengan  batasan jumlah (threshold).

2.     Terbatasnya jumlah predicate offenses dan tidak dimasukkannya perjudian ke dalam daftar predicate offenses. Dalam kaitan ini 40 recommendations menyatakan bahwa setiap negara dapat mempertimbangkan serious offense  untuk dimasukkan ke dalam kategori predicate offense. Pasal 2 Undang-undang hanya memuat 15 jenis tindak pidana;

3.     Penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan oleh penyedia jasa keuangan kepada PPATK selama 14 hari sejak transaksi diketahui dinilai terlalu lama sehingga memungkinkan transaksi keuangan mencurigakan dipindahkan/ditransfer atau ditarik.

4.     Belum terdapat larangan bagi penyedia jasa keuangan untuk memberitahukan bahwa laporan transaksi keuangan mencurigakan sedang disusun atau telah dilaporkan ke PPATK (anti tipping-off provision);

5.     Definisi transaksi keuangan mencurigakan belum memuat elemen “termasuk transaksi yang menggunakan harta kekayaan hasil kejahatan”.

6.     Kerjasama internasional belum diatur secara rinci, padahal rekomendasi FATF memuat tidak kurang dari delapan rekomendasi baik dalam kerangka penyitaan, mutual assistance dan ekstradisi.   

Materi-materi yang menjadi kelemahan Undang-undang No. 15 Tahun 2002 di atas telah dimasukkan ke dalam Undang undang No. 25 Tahun 2003 yaitu antara lain batasan (threshold) Rp 500 juta pada definisi hasil kejahatan dihapuskan; penambahan elemen “transaksi keuangan yang menggunakan hasil kejahatan” pada definisi transaksi keuangan mencurigakan; predicate offenses ditambah dengan menambahkan jenis pidana berat lainnya sehingga jumlahnya menjadi 24 jenis tindak pidana ditambah dengan open ended clause yang menampung pidana berat lainnya yang ancaman pidananya 4 tahun atau lebih; penyampaian transaksi keuangan mencurigakan dari penyedia jasa keuangan menjadi 3 hari. Amandemen bahkan mengatur pula beberapa hal baru yaitu : 

1.     Pembentukan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Pasal 29B). Undang-undang menetapkan bahwa Kepala PPATK dapat mengusulkan kepada Presiden untuk pembentukan Komite Nasional dimaksud. Komite Nasional akan memfokuskan diri pada perumusan kebijakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Komite Nasional atau National Coordination Committe dikenal di beberapa negara seperti Filipina, Malaysia dan Australia.

2.     PPATK dapat melaksanakan konvensi internasional dan rekomendasi internasional yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 44B). Ketentuan ini memberi kewenangan PPATK untuk melaksanakan setiap konvensi dan rekomendasi organisasi/lembaga internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. 

Dengan selesainya proses amandemen dapat dikatakan bahwa proses  penyusunan kerangka hukum yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan domestik dan standar internasional telah selesai dilakukan. FATF dalam plennary meeting yang diadakan pada tanggal 1-3 Oktober 2003 di Stockholm, Swedia menyatakan gembira atas hasil amandemen yang dicapai oleh Indonesia yang telah sesuai dengan standar internasional yang ada. Pengaturan secara lebih rinci kerjasama internasional melalui bantuan hukum timbal balik dalam dua pasal yang mengatur teknis kerjasama mendapat respons positif negara-negara anggota FATF. Mereka beranggapan bahwa hal tersebut menjadi bukti keinginan Indonesia untuk secara terbuka menjalin kerjasama dengan negara lain dalam memerangi tindak pidana pencucian uang.  

FATF dalam laporan pelaksanaan plennary session menyatakan bahwa Indonesiamencatat kemajuan berarti dalam penanganan tindak pidana pencucian uang. Ancaman untuk dikenakan additional counter measures yang sebelumnya sempat terdengat, tidak jadi diberikan kepada Indonesia. *

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS

TRANSAKSI KEUANGAN (2003 – 2008)

KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr.Wb,

Sejak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berdiri pada tahun 2002 sampai dengan saat ini, Kepala PPATK telah menerbitkan berbagai Peraturan dan Surat Keputusan, baik berdasarkan amanat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maupun berdasarkan kebijakan (deskresi) dari Kepala PPATK. 

Buku Himpunan Peraturan dan Surat Keputusan Kepala PPATK ini kami terbitkan dengan maksud selain untuk pendokumentasian, juga dapat menjadi salah satu sumber informasi mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi PPATK. Guna memudahkan dalam pencarian, Peraturan dan Surat Keputusan Kepala PPATK kami susun secara berurutan berdasarkan saat diterbitkan dan dibagi dalam beberapa buku sesuai dengan tahun penerbitannya. 

Kami berharap mudah-mudahan penerbitan buku ini bermanfaat bagi kalangan internal PPATK dan masyarakat luas yang menaruh perhatian terhadap Lembaga PPATK.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 

Jakarta,  2  Januari 2009 

Direktorat Umum

STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUIAN UANG DI INDONESIA (2007-2011)

Sambutan Menkopolhukam, Lampiran, 54 hlm, 21 x 28 cm

Author: Tim Penyusun Komite TPPU

Penerbit: PPATK Jakarta, 2007 

Buku yang disusun oleh Komite TPPU ini berisi beberapa rekomendasi mengenai langkah-langkah mendasar yang sebaiknya ditempuh oleh pemerintah guna memperbaiki dan sekaligus meningkatkan kinerja Indonesia dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dengan kata lain, Strategi Nasional ini merupakan kebijakan nasional dalam berbagai bidang terpenting yang akan lebih memberdayakan rezim anti-pencucian uang di Indonesia.

Menurut Tim Penyusun buku ini, Strategi Nasional dimaksud bukanlah sebuah “daftar kegiatan” yang akan menyelesaikan semua permasalahan yang ada, melainkan untuk mengenali berbagai macam kelemahan dalam pelaksanan rezim anti pencucian uang yang membutuhkan tindakan penyelesaian yang representatif di tingkat Eksekutif dan/atau Legislatif. Karena itu langkah-langkah mendasar yang akan diusulkan dalam Strategi Nasional tidak akan dapat terwujud dan membuahkan hasil yang kongkrit apabila langkah-langkah tersebut dilakukan dalam lingkup bidang yang terbatas dan hanya dilaksanakan oleh satu lembaga saja. Yang diharapkan sebenarnya jauh lebih luas dari itu, yaitu melalui suatu kebijakan nasional (national policy), perubahan hukum, pengalokasian sumber-sumber keuangan, dan kerjasama antar lembaga baik domestik maupun internasional. Dengan demikian Strategi Nasional tersebut mensyaratkan tanggungjawab bersama yang harus dipikul secara bersama-sama pula oleh seluruh elemen pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan dan hukum TPPU yang lebih tegas, konsisten dan komprehensif. Agar langkah strategis pada berbagai bidang dimaksud dapat terwujud sesuai dengan yang direncanakan, maka semua variabel terkait yang berpengaruh secara signifikan harus dipertimbangkan secara matang, adanya akuntabilitas dan hasil-hasil yang akan dicapai nanti dapat diukur.

Untuk memperluas upaya-upaya Indonesia dalam rangka pencegahan dan pemberantasan TPPU dan tindak pidana lainnya, Strategi Nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU merekomendasikan langkah-langkah strategis dalam berbagai bidang, yaitu: (i) pembuatan single identity number (nomor identitas tunggal) bagi semua warga negara Indonesia untuk memudahkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana; (ii) pengundangan RUU Pencegahan dan Pemberantasan TPPU secepatnya agar Indonesia memiliki UU anti-pencucian uang yang lebih komprehensif dan efektif untuk mencegah dan memberantas TPPU yang sesuai dengan standar internasional; (iii) pengelolaan database secara elektronis dan connectivity (ketersambungan) database antar instansi terkait agar kebutuhan informasi setiap instansi terkait dapat terpenuhi secepatnya, sehingga penanganan TPPU dan tindak pidana lainnya menjadi lebih efektif dan efisien; (iv) peningkatan pengawasan kepatuhan PJK agar PJK memiliki kesadaran yang lebih tinggi untuk memenuhi kewajibannya sebagai pihak pelapor; (v) mengefektifkan penerapan asset tracing and recovery agar harta kekayaan hasil kejahatan yang kembali ke negara lebih maksimal dan sekaligus dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan perekonomian nasional; (vi) peningkatan peran serta masyarakat melalui kampanye publik untuk mendukung pelaksanaan rezim anti pencucian uang di Indonesia, khususnya kewajiban setiap warga negara sebagai pengguna jasa keuangan; (vii) percepatan ratifikasi UN Convention dan Regional Convention/Treaty karena konvensi-konvensi tersebut sangat mendukung dan membantu dalam penanganan TPPU dan tindak pidana lainnya ; dan (viii) penguatan pengaturan tentang Alternative Remittance System dan Wire Transfer.

Dalam sambutannya di buku ini, Menko Polhukam Widodo AS mengemukakan bahwa Strategi Nasional dimaksud: pertama, merupakan kebijakan nasional yang dirumuskan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang digunakan sebagai arah kebijakan dan kerangka pengembangan Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun ke depan; kedua, pada dasarnya adalah upaya kita bersama untuk dapat mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang secara sistematis dan tepat sasaran; ketiga, diharapkan dapat menjadi kerangka acuan kerja bagi semua pihak yang pada akhirnya diharapkan mampu membuahkan hasil konkrit dan nyata dengan menciptakan segala sinergi dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh negara-bangsa Indonesia. (EN)

SEJARAH PEMBANGUNAN GEDUNG PPATK

Sambutan, Kata Pengantar, 52 hlm, 21 x 28 cm

Author: Tim Penyusun (Hartono, Zainal Muttaqin, Djoko Kurnijanto, M. Natsir Kongah, Edi Nasution)

Penerbit: PPATK Jakarta, 2007

Buku ini memuat deskripsi ringkas tentang sejarah pembangunan gedung PPATK mulai dari pemancangan tiang pertama pada tanggal 26 Desember 2006 hingga siap digunakan setahun kemudian. Sebelum memiliki gedung perkantoran sendiri, PPATK berkantor di Lantai IV Bank Indonesia Kebon Sirih selama kurang lebih 5 tahun.

Dalam sambutannya Kepala PPATK Dr. Yunus Husein, SH, LL.M mengatakan bahwa pengadaan gedung baru PPATK tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan rezim anti pencucian itu sendiri. Gedung baru tersebut berfungsi sebagai sarana pendukung kinerja PPATK dengan memperhatikan aspek fungsional, tata ruang kota dan seni arsitektur. Untuk dapat mendukung peran dan fungsi PPATK sebagai lembaga intelijen di bidang keuangan (FIU), Gedung PPATK itu dilengkapi dengan instalasi yang kompatibel dan modern sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi pada era globalisasi sekarang. Dari sisi fungsional misalnya, sesuai dengan core business PPATK seperti kegiatan riset dan analisis atas suspicious transaction yang dilaporkan oleh reporting parties, maka keamanan dan kerahasiaan dari setiap informasi dan data  (data base) yang dimiliki oleh PPATK membutuhkan perhatian dan penanganan yang ekstra hati-hati. Untuk itu diperlukan sarana dan prasarana penunjang yang kompatibel dengan tata letak dan tata ruang yang didisain secara khusus pula.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala PPATK Bidang Administrasi Drs. Priyanto Soewarno mengatakan bahwa pengadaan kantor baru PPATK tersebut adalah bagian yang tidak terpisah dari kebijakan capacity building dalam konteks pembangunan rezim anti pencucian uang di Indoneia. Diyakini bahwa keberadaan gedung baru ini memiliki arti dan peran penting dalam upaya meningkatkan kinerja PPATK sehingga operasionalisasi PPATK ke depan diharapkan bisa lebih efektif dan efisien dengan melaksanakan program-program kerja yang semakin jelas, terarah dan pada gilirannya berhasil guna bagi kepentingan negara dan bangsa.

Menurut Ketua Panitia Peresmian Gedung Kantor PPATK Hartono, SH, bahwa makna peresmian gedung baru PPATK adalah lebih sebagai bentuk rasa syukur karena atas ridho dan hidayah Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga pada akhirnya PPATK dapat memiliki gedung perkantoran tersendiri. Harapan yang lebih dalam lagi terpatri di dalam sanubari seluruh pegawai PPATK bahwa tugas yang semakin berat dan tantangan yang semakin besar di depan harus dihadapi secara lebih profesional dan berdaya guna sehingga mampu memberikan manfaat bagi kemajuan negara-bangsa Indonesia. (EN)

xi + 66 hlm, 26 x 20 cm

Author: Tim Penyusun PPATK (Garda T Paripurna & M. Natsir Kongah)

Penerbit: PPATK Jakarta, 2006 

Garda T Paripurna sebagai Ketua Tim Penyusun buku CATATAN YANG TERSERAK: PERJALANAN 4 TAHUN PPATK ini dengan jujur mengatakan, bahwa menyusun sebuah buku, termasuk buku kecil sekalipun, yang memuat perjalanan sebuah lembaga sesungguhnya bukan suatu pekerjaan yang mudah. Kesulitan itu bertambah  ketika tidak tersedia catatan-catatan yang memang didedikasikan khusus untuk penyusunan sebuah memoar. Oleh sebab itulah bukan pada tempatnya “buku kecil” ini disebut sebagai “buku sejarah” karena memang sejak awal Tim Penyusun tidak berpretensi menyusun sebuah buku sejarah yang komprehensif mengenai perjalanan 4 tahun PPATK. Buku ini tidak lebih hanya sekedar kumpulan dari “catatan-catatan terserak” yang digabungkan dari ingatan, informasi dan coretan-coretan yang ada selama ini mengenai PPATK dan rezim anti pencucian uang di Indonesia. 

Masih lekat dalam ingatan Dr. Yunus Husein, SH, LLM ketika beliau mendapat kepercayaan Presiden RI untuk menjadi Kepala PPATK pada tahun 2002 silam. Bersama beliau diangkat pula I Gde Made Sadguna sebagai wakil yang kebetulan berasal dari instansi yang sama yaitu Bank Indonesia. Setelah Presiden RI menunjuk keduanya sebagai Kepala dan Wakil Kepala PPATK, dan dengan dibantu dua orang staf Direktorat Hukum BI, dimulailah penataan aspek-aspek kelembagaan PPATK. Segala keperluan operasional awal PPATK ketika itu masih dilakukan di ruang kerja Yunus Husein di Bank Indonesia ditambah satu ruang rapat kecil yang digunakan sebagai “kantor darurat”. Tidak ada ruang kerja khusus, tidak punya pegawai yang lengkap, apalagi dukungan dana untuk PPATK. Begitupun, “the show must go on” karena Pasal 45 Ayat (2) UU TPPU menetapkan, bahwa enam bulan setelah Kepala dan Wakil Kepala PPATK diangkat harus sudah menjalankan fungsinya. Saat itu memang masih sedikit pihak yang memberikan perhatian kepada PPATK. Untuk itu Menteri Keuangan telah mengupayakan bantuan dana hibah dari Dewan Gubernur BI, yang selanjutnya memutuskan untuk mendukung sepenuhnya operasionalisasi PPATK, dengan menugaskan 14 pegawai terbaiknya untuk berkiprah secara penuh di PPATK, memberikan bantuan dana hibah dan mengizinkan penggunaan lantai 4 Gedung BI Kebon Sirih serta sarana/prasarana pendukung lainnya. Itulah sebagian isi dari Sekapur Sirih sebagai Sambutan Kepala PPATK dalam buku ini. 

Buku ini diberi judul sebagaimana disebutkan di atas bermaksud untuk mengajak pembaca mereview ingatan yang pernah ada tentang PPATK ataupun yang erat kaitanya dengan upaya pembangun rezim anti pencucian uang di Indonesia. Sejumlah angel buku ini menyinggung beberapa persoalan mendasar yang menjadi domain kepentingan pemerintah RI yang lebih besar, yang tidak terlepas dari peran PPATK dalam mengupayakan Indonesia keluar dari NCCTs List dan monitoring formal FATF. 

Buku ini diluncurkan bertepatan dengan peringatan Ultah PPATK yang ke-4 pada tahun 2006. Peringatan Ultah PPATK yang ke-4 ini merupakan momen yang cukup monumental karena dilaksanakan setelah Indonesia keluar dari NCCTs List pada tahun 2005 dan monitoring FATF pada bulan Februari 2006 dengan suatu proses perjuangan yang sangat panjang sejak tahun 2001. (EN)

Risalah Rapat Koordinasi Penegakan Hukum TPPU

Indeks, xxiv  + 114 hlm, 15 x 21 cm

Author: Tim Penyusun PPATK (Agus Triyono & Ardhian Dwiyoenanto)

Penerbit: Direktorat Hukum & Regulasi PPATK Jakarta, 2006

Money Laundering atau praktik pencucian uang merupakan tindak pidana yang relatif baru dikenal di Indonesia, namun telah dikriminalisasi sejak diundangkannya UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pada tanggal 17 April 2002 yang kemudian direvisi dengan UU No. 25 Tahun 2003. Dalam dunia kejahatan, karakteristik pencucian uang relatif berbeda penanganannya dengan tindak pidana umum lainnya karena tidak terlepas dari orientasi dari masing-masing tindak pidana tersebut. Orientasi penanganan kasus pencucian uang terutama untuk mengejar hasil kejahatan melalui penelusuran aliran harta kekayaan yang pada gilirannya akan diketahui pula jenis tindak pidana yang dilakukan dan siapa pelaku-pelaku yang terlibat. Sementara itu, terhadap tindak pidana pada umunya lebih mengejar pelaku kejahatan sehingga dapat ditemukan jenis kejahatan yang dilakukan.

Disadari bahwa tidak semua peraturan perundangan mengenai hukum acara pidana telah mengatur secara detail bagaimana melaksanakan ketentuan di bidang pencucian uang, dan juga tidak semua pasal ditafsirkan sama oleh penegakan hukum. Oleh karena itu, perlu suatu forum yang mempertemukan unsur pelaksana Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), yaitu aparat penegak hukum, PPATK, regulator dan industri keuangan (Penyedia Jasa Keuangan) serta nara sumber lainnya. Hal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman persepsi dan sikap dari semua unsur dalam pelaksanaan UU Pencucian Uang secara efektif. Di samping itu, dalam upaya mengakomodasikan perkembangan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dan memenuhi kebutuhan dalam penanganan kasus tindak pidana pencucian uang, forum ini diharapkan pula dapat memberikan berbagai masukan dalam perbaikan ketentuan perundangan-undangan yang sekaligus juga dapat menyatukan persepsi dalam penanganan tindak pidana pencucian uang sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang telah ada. Oleh sebab itulah pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan dalam rangka koordinasi yang diprakarsai dan difasilitasi PPATK sebagaimana telah dilakukan di Jakarta, Bogor dan Medan diharapkan terus berkesinambungan dilakukan di kota-kota besar lainnya.

Sehubungan dengan hal-hal yang dipaparkan di atas, buku ini memuat tentang hal-hal yang bersifat teknis yang telah disepakati dalam setiap pertemuan untuk dapat dijadikan pedoman atau rujukan dalam penerapan UU TPPU di Indonesia. (EN).

 

Bibliografi, Indeks, Lampiran, 180 hlm, 15 x 23 cm

Author: Tim Penyusun (Priyanto Suwarno, Bambang Permantoro, Nadimah, Fithriadi, Ivan Yustiavandana, Syahrir Ramadhan, Kairo Silalahi, Garda T Paripurna, Agus Triyono, Edi Nasution).

Penerbit: PPATK Jakarta, 2007 

Secara spesifik Tim Penyusun buku ini, di bawah koordinasi dan arahan Wakil Kepala PPATK Bidang Administrasi Drs. Priyanto Suwarno, berusaha untuk mengulas dan mendeskripsikan tentang kebijakan dan langkah-langkah apa yang telah dilakukan rezim anti pencucian uang Indonesia selama lima tahun terakhir, dan ”what next” untuk pencapaian efektifitas dan efisiensi rezim anti pencucian uang Indonesia yang semakin baik ke depan dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Salah satunya adalah perlunya segera menyempurnakan Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2003 (UU TPPU).

Dalam penerapan UU TPPU selama 5 tahun ini dirasakan masih kurang efektif dan belum optimal karena adanya beberapa kelemahan (loopholes) yang cukup mendasar antara lain: (i) kriminalisasi perbuatan pencucian uang yang multi interpretatif, adanya duplikasi penyebutan unsur-unsur dan banyaknya unsur yang harus dipenuhi atau dibuktikan, sehingga menyulitkan dalam hal pembuktian; (ii) kurang sistematis dan tidak jelasnya klasifikasi perbuatan yang dapat dijatuhi sanksi berikut bentuk-bentuk sanksinya; (iii) masih terbatasnya pihak pelapor (reporting parties) yang harus menyampaikan laporan kepada PPATK; (iv) perlunya pengukuhan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa (know your customer principle) oleh seluruh pihak pelapor; (v) terbatasnya instrumen formal untuk melakukan deteksi dan pentrasiran serta penyitaan aset hasil kejahatan; (vi) terbatasnya pihak yang berwenang melakukan penyidikan TPPU; dan (vii) keterbatasan kewenangan PPATK.

Mengingat pentingnya UU TPPU sebagai landasan hukum dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia serta guna menghindari adanya penilaian negatif komunitas internasional yang tentunya akan berdampak buruk terhadap stabilitas dan integritas sistem keuangan dan perekonomian, maka tidak bisa tidak Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2003 (UU TPPU) perlu segera disempurnakan seiring dengan perubahan standar internasional sebagaimana telah dikeluarkannya revised 40+9 FATF recommendations” sebagai best practice yang berlaku dan diterapkan secara internasional.

Selain hal-hal yang dikemukakan di atas, bab kedua buku ini memuat sejarah pencucian uang meskipun secara ringkas. Di daratan Eropa, Henry Every dikenal sebagai pimpinan bajak laut sekitar abd ke-16. Dari kegiatan pembajakan itu ia dan komplotannya berhasil mengumpulkan uang yang cukupbanyak. Oleh sebab itu penegak hukum berupaya keras untuk dapat menangkap Henry dan kelompoknya. Karena itu, Henry diduga telah menawarkan pembayaran hutang nasional Inggris, namun imbalannya adalah penghapusan hukuman terhadapnya. Ironisnya, Kapten William Kidd yang semula sebagai pemburu bajak laut kemudian melibatkan diri untuk mendapatkan harta kekayaan secara cepat. Berbeda dengan Henry Every,  Willam Kidd memiliki kemampuan untuk mencuci uang yang berasal dari hasil-hasil kejahatannya. Rute pencucian uang dilakukan melalui kota Charleston, Carolina Selatan menuju New York dan Boston, dengan melibatkan para pedagang dan pejabat pemerintah setempat. bahkan, beberapa kota di wilayah itu sangat tergantung dari dana-dana hasil penyeludupan dan pembajakan laut. Hingga abad ke-19, terungkapnya kejahatan yang dilakukan oleh Alphonso Capone, atau lebih populer disebut Al Capone, merupakan peringatan yang sangat penting bagi pelaku kejahatan terorganisir (organized crime) di dunia ini, dimana ketika itu Al  Capone memiliki suatu organisasi kejahatan yang menghasilkan keuntungan sekitar 100 juta dollar per tahun. Tuntutan terhadap Al Capone adalah penggelapan pajak dengan hukuman badan selama 11 tahun di penjara Alcatraz pada tahun 1932. Pengungkapan kasus Al Capone ini merupakan suatu prestasi yang sangat penting dalam sejarah penegakan hukum. Untuk pertama kalinya pelaku kejahatan dapat dihukum penjara tidak hanya karena berpartisipasi dalam melakukan pembunuhan, pemerasan atau penjualan narkotik dan obat terlarang, namun hanya karena mereka mendapatkan uang banyak tetapi tidak melaporkannya kepada pemerintah. Dalam melakukan aksinya Al Capone dibantu oleh pembunuh bayaran bernama Meyer Lansky yang sekaligus berperan sebagai konsultan keuangannya. (EN)

Bibliografi, Indeks, viii + 389 hlm, 16 x 22 cm

Author: Dr. Yunus Husein, SH, LL.M

Penerbit: Books Terrace & Library Bandung, 2007 

Buku yang diterbitkan Books Terrace & Library ini merupakan kumpulan tulisan Dr. Yunus Husein, SH, LL.M  yang sebelumnya berbentuk makalah dan artikel dari mulai tahun 2001 hingga 2007 ini. Makalah-makalah dimaksud telah disampaikan pada berbagai kegiatan seperti seminar, sosialisasi dan pelatihan mengenai rezim anti pencucian uang, sedangkan artikel-artikel yang dimuat dalam buku ini telah pula dipublikasikan oleh beberapa media massa di Indonesia. Pada umumnya isi makalah dan artikel tersebut membahas berbagai aspek penting dari tindak pidana pencucian uang serta fungsi dan peranan PPATK sebagai focal point dalam mengkoordinasikan upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Sehubungan dengan itu, satu hal yang cukup sulit dihindarkan dalam penyusunan buku ini adalah adanya pengulangan pokok-pokok pikiran yang relatif sama dalam beberapa tulisan meskipun topiknya berbeda.

Munculnya keinginan penulis dan penerbit untuk mempublikasikan buku ini ke tengah masyarakat adalah mengingat buku-buku yang membahas praktik pencucian uang (money laundering) di Indonesia sampai saat ini masih sedikit sekali. Maka dengan kehadiran buku ini diharapkan dapat memperkaya khasanah pengetahuan publik tentang kejahatan pencucian uang dan penanganannya.

Di Indonesia rezim anti pencucian uang dibangun dengan melibatkan berbagai komponen, yaitu pihak pelapor (Penyedia Jasa Keuangan), otoritas industri keuangan (Bank Indonesia dan Bapepam-LK), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Komite TPPU, PPATK, penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan) serta pihak lain yang mendukungnya seperti Presiden, DPR, Publik, lembaga internasional dan institusi terkait di dalam negeri seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Departemen Kehutanan dan sebagainya. Kerjasama dan koordinasi yang sedemikian banyaknya yang melibatkan berbagai institusi negara dan pihak terkait lainnya, tidak bisa tidak, harus didukung dengan tindakan konkrit dari setiap elemen yang terlibat dalam rezim anti pencucian uang melalui pelaksanaan fungsi an tugas serta peranan masing-masing. Karena apabila salah satu elemen dari kesatuan rezim anti pencucian uang (sebagai suatu sistem) tersebut tidak dapat menjalankan fungsi dan tugas serta perannya dengan baik, maka hal itu bisa menjadi loophole yang dapat memberikan ruang gerak bagi pelaku pencuci uang untuk melakukan aksi-aksi kejahatan, bahkan mereka dengan leluasa dapat mengembangkan dan memperluas aktivitas kejahatannya.

Sebagian masyarakat kita berpendapat bahwa upaya pemerintah Indonesia untuk dapat membagunan suatu rezim anti pencucian uang yang efektif tidak lain karena adanya tekanan internasional dengan berbagai ancaman yang telah dan akan diterapkan serta dampak yang mungkin timbul dari ancaman tersebut. Namun tentunya hal tersebut tidaklah sepenuhnya benar apabila ditinjau dari sisi kepentingan nasional yang lebih besar terutama dalam konteks sistem penegakan hukum dan pembangunan perekonomian nasional.

Dalam sistem penegakan hukum, rezim anti pencucian uang hadir dengan paradigma baru. Semula orientasi tindak pidana yang pada umumnya adalah mengejar pelaku pidananya, sedangkan rezim anti pencucian uang lebih mengejar pada hasil-hasil tindak pidananya. Untuk efektifitasnya, undang-undang pencucian uang telah dilengkapi dengan ketentuan khusus, antara lain pengecualian dari ketentuan rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya, azas pembuktian terbalik, serta penyitaan dan perampasan aset. Di samping itu, untuk melaksanakan rezim anti pencucian uang yang efektif, koordinasi antara instansi merupakan kunci pokok keberhasilan, diantaranya antara Komite TPPU, PPATK, penyedia jasa keuangan (termasuk bank), regulator (Bank Indonesia, Bapepam, dan Departemen Keuangan), penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan), beberapa instansi yang memiliki fungsi sebagai penyidikan dan lembaga swasta lainnya. Dalam pada itu, kerjasama dalam hal pertukaran informasi intelijen di bidang kejahatan keuangan secara internasional telah pula lakukan oleh PPATK dengan FIU negara lain. Semua kelebihan dan atau kemudahan yang telah dipersiapkan tersebut, diharapkan bisa menjadi modal dalam upaya penegakan hukum yang pada gilirannya dapat menurunkan tingkat kejahatan terutama kejahatan yang menghasilkan harta kekayaan ilegal. (EN)