Resensi Buku Risalah Rakor TPPU

27 Juni 2008 at 1:22 am Tinggalkan komentar

Risalah Rapat Koordinasi Penegakan Hukum TPPU

Indeks, xxiv  + 114 hlm, 15 x 21 cm

Author: Tim Penyusun PPATK (Agus Triyono & Ardhian Dwiyoenanto)

Penerbit: Direktorat Hukum & Regulasi PPATK Jakarta, 2006

 

Money Laundering atau praktik pencucian uang merupakan tindak pidana yang relatif baru dikenal di Indonesia, namun telah dikriminalisasi sejak diundangkannya UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pada tanggal 17 April 2002 yang kemudian direvisi dengan UU No. 25 Tahun 2003. Dalam dunia kejahatan, karakteristik pencucian uang relatif berbeda penanganannya dengan tindak pidana umum lainnya karena tidak terlepas dari orientasi dari masing-masing tindak pidana tersebut. Orientasi penanganan kasus pencucian uang terutama untuk mengejar hasil kejahatan melalui penelusuran aliran harta kekayaan yang pada gilirannya akan diketahui pula jenis tindak pidana yang dilakukan dan siapa pelaku-pelaku yang terlibat. Sementara itu, terhadap tindak pidana pada umunya lebih mengejar pelaku kejahatan sehingga dapat ditemukan jenis kejahatan yang dilakukan.

Disadari bahwa tidak semua peraturan perundangan mengenai hukum acara pidana telah mengatur secara detail bagaimana melaksanakan ketentuan di bidang pencucian uang, dan juga tidak semua pasal ditafsirkan sama oleh penegakan hukum. Oleh karena itu, perlu suatu forum yang mempertemukan unsur pelaksana Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), yaitu aparat penegak hukum, PPATK, regulator dan industri keuangan (Penyedia Jasa Keuangan) serta nara sumber lainnya. Hal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman persepsi dan sikap dari semua unsur dalam pelaksanaan UU Pencucian Uang secara efektif. Di samping itu, dalam upaya mengakomodasikan perkembangan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dan memenuhi kebutuhan dalam penanganan kasus tindak pidana pencucian uang, forum ini diharapkan pula dapat memberikan berbagai masukan dalam perbaikan ketentuan perundangan-undangan yang sekaligus juga dapat menyatukan persepsi dalam penanganan tindak pidana pencucian uang sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang telah ada. Oleh sebab itulah pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan dalam rangka koordinasi yang diprakarsai dan difasilitasi PPATK sebagaimana telah dilakukan di Jakarta, Bogor dan Medan diharapkan terus berkesinambungan dilakukan di kota-kota besar lainnya.

Sehubungan dengan hal-hal yang dipaparkan di atas, buku ini memuat tentang hal-hal yang bersifat teknis yang telah disepakati dalam setiap pertemuan untuk dapat dijadikan pedoman atau rujukan dalam penerapan UU TPPU di Indonesia. (EN).

Entry filed under: Resensi Buku. Tags: .

Resensi Buku 5th AML Regime Indonesia Resensi Buku Catatan yang Terserak 4th PPATK

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Kalender

Juni 2008
S S R K J S M
    Jul »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Pos-pos Terbaru

Klik tertinggi

Blog Stats

  • 22,470 hits

%d blogger menyukai ini: